Waketum PKB Sebut Dasco Layak Jadi Wapres: Mampu Merangkul Semua Golongan
Rano menjelaskan, mekanisme pengisian jabatan Wapres diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyebutkan, apabila terjadi kekosongan jabatan Wapres, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wapres dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Aturan tersebut juga dipertegas dalam Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dengan demikian, Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua calon, sedangkan MPR memilih salah satunya.
“Presiden tentu memiliki pertimbangan mengenai figur yang dapat mendampingi beliau dan membantu pelaksanaan agenda pemerintahan. Pandangan PKB mengenai Pak Dasco kami tempatkan sebagai masukan. Penentuan dua nama yang akan diajukan kepada MPR tetap sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden,” katanya.
Menurut Rano, Dasco memiliki pengalaman dan kematangan politik serta kemampuan menjembatani berbagai kepentingan. Kapasitas tersebut dinilai dibutuhkan untuk menjaga soliditas koalisi, membangun konsensus dan memperkuat hubungan pemerintah dengan parlemen.
“PKB melihat Pak Dasco memiliki kemampuan merangkul berbagai kekuatan politik, mendengarkan perbedaan pandangan, dan mencari titik temu. Kemampuan ini penting agar komunikasi di dalam koalisi tetap terjaga dan agenda pemerintahan memperoleh dukungan politik yang kuat,” kata Rano.