Walkout dari Sidang, Hakim Ad Hoc PN Samarinda Diperiksa Komisi Yudisial

JAKARTA, iNews.id - Komisi Yudisial (KY) memeriksa M, hakim ad hoc tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda pada Rabu (21/01/2026) pukul 14.30 WIB. Pemeriksaan itu dilakukan sebagai hak jawab atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) karena M walkout dari sidang. 

M melakukan aksi tersebut sebagai sikap solidaritasnya terhadap seruan mogok sidang yang digaungkan Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc (FSHA) Indonesia. Sebelum memanggil M, KY juga telah memeriksa saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut. 

Baca Juga

Trump Ragu kalau NATO Bela AS ketika Diserang Musuh

"Hakim M diduga melanggar KEPPH karena walkout saat sidang, sehingga mengganggu pelayanan terhadap pencari keadilan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengklarifikasi dan menggali informasi lebih lanjut," kata anggota KY, Abhan dalam keterangannya.

Hanya saja, Abhan tidak memerinci materi pemeriksaan itu. Dia mengatakan pemanggilan M dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan etik.

Baca Juga

Hore! Kenaikan Gaji Hakim Ad Hoc Rampung Dibahas, bakal Dituangkan dalam Perpres

Menurut dia, hasil pemeriksaan itu akan dibawa ke sidang pleno untuk menentukan apakah M terbukti melanggar KEPPH. 

"KY akan mengajukan rekomendasi penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung (MA) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bila M terbukti melanggar KEPPH. Bila tidak terbukti, nama baik M akan dipulihkan oleh KY," kata Abhan.

Baca Juga

Hakim Ad Hoc Setop Mogok Sidang usai Ngadu ke DPR: Semoga sesuai Harapan

Baca Juga

Hakim Ad Hoc Adukan Minimnya Kesejahteraan ke DPR, Tunjangan Transportasi Cuma Rp40.000

Diketahui, FSHA Indonesia sebagai perwakilan hakim ad hoc sebelumnya mengancam mogok sidang sebagai bentuk protes atas ketimpangan kesejahteraan. Hakim ad hoc hanya memperoleh tunjangan uang kehormatan tanpa ada gaji pokok, tunjangan kemahalan, tunjangan keluarga, tunjangan beras, dan lainnya.

Dalam audiensi, FSHA Indonesia berharap KY dapat membantu mengawal perubahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc.

Baca Juga

Hakim PN Jakpus Janji Tak Korupsi, Teken Pakta Integritas Siap Disanksi jika Melanggar

Editor: Rizky Agustian