Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Hari Anak Internasional 2026, Kak Seto Ingatkan Bahaya Bullying
Advertisement . Scroll to see content

Wamen HAM: Anak Tak Boleh Jadi Sasaran Kebencian ke Orang Tuanya

Minggu, 22 November 2026 - 06:51:00 WIB
Wamen HAM: Anak Tak Boleh Jadi Sasaran Kebencian ke Orang Tuanya
Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto. (Foto: Polri)
Advertisement . Scroll to see content

JAKARTA, iNews.id - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto prihatin atas dugaan perundungan terhadap anak tokoh politik di media sosial. Dia menegaskan, anak tidak boleh ikut menanggung konsekuensi dari tindakan maupun perbedaan pandangan politik orang tuanya.

Mugiyanto menyampaikan keprihatinan tersebut dalam momentum peringatan Hari Anak Sedunia yang jatuh pada 20 November. Menurut dia, hubungan keluarga tidak boleh menjadi alasan untuk menjadikan anak sebagai sasaran permusuhan politik.

“Tidak ada dosa yang diwariskan kepada anak. Orang boleh tidak menyukai orang tuanya, berbeda pandangan politik, bahkan mengkritik dengan keras. Tetapi jangan melibatkan anak-anak mereka dalam permusuhan itu. Anak memiliki haknya sendiri dan tidak berkewajiban menanggung akibat dari tindakan orang tuanya,” ujar Mugiyanto dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan anaknya turut menjadi korban perundungan di media sosial akibat dinamika politik yang melibatkannya.

Mugiyanto juga menyinggung sejumlah anak tokoh politik dan figur publik yang pernah mengalami perlakuan serupa, di antaranya Jan Ethes, cucu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yang pernah menjadi sasaran komentar negatif di tengah polemik politik keluarganya.

Pada 2020, keluarga Agus Harimurti Yudhoyono mempersoalkan unggahan yang dinilai merundung putrinya. Kemudian pada 2023, Ganjar Pranowo meminta warganet tidak menyerang istri dan anaknya menyusul polemik Piala Dunia U-20.

Pada 2025, Ahmad Dhani dan Mulan Jameela melaporkan dugaan perundungan terhadap putri mereka. Sementara pada awal 2026, anak Pandji Pragiwaksono menjadi sasaran penghinaan di media sosial setelah muncul polemik terkait pertunjukan ayahnya.

Mugiyanto mengingatkan, perlindungan terhadap anak telah dijamin dalam Pasal 2 ayat (2) Konvensi Hak Anak PBB. Ketentuan tersebut mewajibkan negara melindungi anak dari diskriminasi atau penghukuman berdasarkan status, kegiatan, maupun pandangan orang tua dan anggota keluarganya.

Selain itu, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menjamin hak setiap anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dia menegaskan, kebebasan mengkritik pejabat publik merupakan bagian penting dari demokrasi. Masyarakat berhak mempertanyakan kebijakan, menentang keputusan, dan meminta pertanggungjawaban pemegang kekuasaan. Namun, tanggung jawab politik melekat pada pihak yang mengambil keputusan, bukan anak atau anggota keluarganya.

“Demokrasi harus memberi ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengawasi dan mengkritik kekuasaan. Tetapi hubungan keluarga tidak menjadikan seseorang ikut bertanggung jawab atas tindakan pejabat. Anak-anak tidak boleh kehilangan perlindungan haknya hanya karena orang tuanya menjadi sasaran kritik publik,” tegasnya.

Mugiyanto menambahkan, perlindungan anak tidak boleh dijadikan alasan untuk membungkam kritik yang sah. Sebaliknya, kebebasan berpendapat juga tidak membenarkan ancaman, intimidasi, maupun perundungan terhadap anak.

Dia menilai, berulangnya kasus serupa menunjukkan perlunya penguatan literasi digital berbasis hak asasi manusia (HAM). Masyarakat perlu memahami perbedaan antara kritik terhadap tindakan seseorang dan serangan terhadap pihak lain yang tidak terlibat dalam persoalan tersebut.

Pendidikan literasi digital juga perlu disertai mekanisme pengaduan dan penanganan perundungan yang dapat diakses anak maupun keluarganya.

“Peringatan Hari Anak Sedunia hendaknya mengingatkan kita bahwa perlindungan anak berlaku bagi siapa pun, tanpa memandang latar belakang keluarganya. Pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan penyedia platform digital mempunyai tanggung jawab masing-masing untuk memastikan anak-anak dapat tumbuh dan beraktivitas, termasuk di ruang digital, tanpa menjadi sasaran perundungan,” pungkasnya.

Editor: Rizky Agustian

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow

Related News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut