Wamenkum soal Restorative Justice di KUHAP Baru: Kalau Korban Tak Setuju, Perkara Jalan Terus

JAKARTA, iNews.id - Mekanisme restorative justice (RJ) tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru untuk penyelesaian perkara-perkara tertentu. Namun, jika korban tidak setuju, maka perkara akan terus dilanjutkan.

Menurut Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej restorative justice pada tahap penyelidikan tetap harus dilaporkan ke penyidik untuk diregister sebab ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.

Baca Juga

Sudah Kekurangan Rudal, Sampai Kapan AS dan Israel Menghentikan Perang?

"Pertama, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana. Kedua ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun dan ketiga persetujuan korban ini yang paling penting," kata pria yang akrab disapa Eddy Hiariej di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Senin (5/1/2026). 

Oleh karena itu, jika korban tidak setuju maka persoalan akan dilanjutkan.

Baca Juga

Restorative Justice Bisa Ditempuh sesuai KUHAP Baru, Kecuali Kasus-Kasus Ini

"Jadi saudara-saudara mau perkara apa pun kalau korban itu tidak setuju, perkara jalan terus. Tidak ada restorasi, kalau restorative itu pada penyidikan atau penuntutan maka harus saling memberitahu dan harus ada penetapan pengadilan supaya teregister karena untuk kedua kali sudah tidak boleh," sambungnya.

Baca Juga

Guru Besar Trisakti Nilai KUHP–KUHAP Baru Jadi Simbol Kedaulatan Hukum Indonesia

Sementara itu, restorative justice tidak berlaku pada kasus korupsi, terorisme, tindak pidana Hak Asasi Manusia (HAM) berat, pencucian uang, hingga kekerasan seksual.

"Jadi kalau untuk restorative justice itu tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi, terorisme, pelanggaran tindak pidana HAM berat, juga pencucian uang ya, termasuk kekerasan seksual," ucap Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas.

Editor: Puti Aini Yasmin