Wamenkum Tepis KUHAP Baru Jadikan Polisi Super Power: Kontrolnya Sangat Ketat

JAKARTA, iNews.id - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej menepis kabar yang menyebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru akan memberikan kewenangan yang sangat kuat terhadap institusi kepolisian. Menurutnya, kehadiran KUHAP baru justru membuat kontrol polisi menjadi lebih ketat.

“Kan muncul di media ya bahwa ini polisi superpower, polisi tidak bisa dikontrol. Siapa bilang polisi tidak bisa dikontrol? Dengan KUHAP baru ini kontrolnya sangat ketat," kata pria yang akrab disapa Eddy Hiariej di Gedung Kemenkum, Jakarta Selatan, Senin (5/1/2026).

Baca Juga

Maduro Mendekam di Penjara AS, Bodyguard-nya Malah Diangkat Jadi Menteri Venezuela

Menurut Eddy, aturan baru ini menghadirkan mekanisme kontrol yang jauh lebih ketat terhadap kinerja penyidik. Bahkan, ke depan tidak akan terjadi saling sandera perkara antara penyidik dengan penuntut umum. 

Baca Juga

Laporan Diabaikan Polisi, Warga Kini Bisa Ajukan Praperadilan sesuai KUHAP Baru

“Perkara bisa bolak-balik, bolak nggak balik-balik, tidak ada kepastian hukum. Kalau sekarang sudah tidak bisa, no way,” ungkapnya. 

Sementara itu, Eddy menegaskan bahwa dalam KUHAP yang baru ini diatur mengenai kepastian hukum antara hubungan penyidik dengan penuntut umum. 

Baca Juga

Restorative Justice Bisa Ditempuh sesuai KUHAP Baru, Kecuali Kasus-Kasus Ini

“Saya menggunakan bahasa yang dilakukan oleh Jampidum, Profesor Asep Mulyana, kalau dulu adalah lagu dangdut 'kau yang memulai, kau yang mengakhiri', kalau sekarang tidak. Polisi yang memulai, jaksa yang mengakhiri. Karena ada dalam hubungan koordinasi itu,” ucap dia.

Editor: Puti Aini Yasmin