Wamenkumham Jelaskan Alasan Pasal Penghinaan Presiden Tetap Masuk di KUHP meski Dikritisi

SORONG, iNews.id – Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej mengungkapkan ketika tim perumus RUU KUHP termasuk dirinya diundang Presiden Joko Widodo ke Istana Merdeka pada 2018 lalu. Saat itu Jokowi hanya fokus menanyakan dua pasal, salah satunya mengenai pasal penghinaan terhadap presiden. 

”Yang pertama ditanya oleh Pak Jokowi adalah kenapa kok harus ada pasal penghinaan kepada Presiden di KUHP? Saya ini biasa saja kalau dihina,” kata Prof Eddy mengutip ucapan Jokowi di Kampus Universitas Victory Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (10/8/2023).

Baca Juga

Israel Negosiasi Kesepakatan Gas dengan Suriah setelah Setujui Rp585 Triliun dengan Mesir

Menurut Jokowi saat itu, hinaan tidak perlu ditanggapi karena dirinya fokus kerja. Karena itu, Prof Eddy mengaku tidak heran dengan sikap Jokowi ketika baru-baru ini Rocky Gerung menyebutnya dengan panggilan kasar berdalih kritik. 

“Pak Jokowi tidak melakukan pengaduan ke polisi. Penghinaan Presiden kan delik aduan. Itulah kebesaran hati Presiden kita,” ujar Prof Eddy.

Baca Juga

Wamenkumham: KUHP Baru Atasi Overkapasitas Lapas

Hingga hari ini, lanjut dia, masih banyak yang mengkritisi kenapa pasal penghinaan terhadap Presiden masih masuk ke KUHP Nasional yang akan berlaku pada 2026. 

Guru besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) itu mengingatkan, pada 2026 Jokowi sudah tidak lagi Presiden. Adanya pasal itu murni untuk melindungi martabat presiden dan wakil presiden secara umum. 

Sekedar diketahui, Pasal 218 ayat 1 KUHP Nasional berbunyi: Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Prof Eddy berharap adanya pasal penghinaan terhadap presiden di KUHP Nasional tak lagi diperdebatkan. 

Sementara itu, isu kedua yang ditanyakan Presiden Jokowi kepada tim perumus RUU KUHP dulu adalah seputar pidana mati. 

Editor: Faieq Hidayat