Wapres Ma'ruf Amin Pastikan Kehalalan Vaksin Covid-19 Tak Jadi Masalah
JAKARTA, iNews.id - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menerima kunjungan Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto, dan Direktur Utama PT Bio Farma, Honesti Basyir kemarin Jumat (2/10/2020). Ma'ruf menerima laporan perkembangan vaksin covid-19 dari ketiganya.
Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi menuturkan, Ma'ruf Amin memastikan kehalalan vaksin covid-19 tak menjadi masalah karena bertujuan mengatasi kondisi darurat. Jika vaksinnya halal itu bagus, namun jika belum halal maka ada jalan keluar secara keagamaan.
"Vaksin itu menurut Kyai Ma'ruf Amin tidak menghambat untuk dipakai apakah itu halal atau tidak. Karena kalau halal jelas tidak ada masalah, kalau misalnya tidak halal, dalam kondisi darurat seperti ini, itu tidak masalah. Tapi mudah-mudahan halal," ucap Masduki di Jakarta, Sabtu (3/10/2020).
Menurut Masduki pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan melakukan verifikasi terkait vaksin Covid-19. Nantinya akan diketahui vaksin tersebut dibuat dari proses yang halal atau tidak. Kalau pun tidak halal, maka itu tidak jadi masalah karena saat ini masuk keadaan darurat.
Menko Airlangga: 36 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Tersedia di Kuartal IV 2020
"Yang terpenting harus ada verifikasi, verifikasi artinya ada penyelidikan dari proses awal sampai ke akhirnya sepeti apa selama di sana. Itu tugas tim yang ahli di bidang kehalalannya, yang kedua di bidang fatwanya," ucap dia.
Masduki mengungkapkan Menko Luhut, Menkes Terawan, dan Dirut Bio Farma akan didampingi LPPOM serta Komisi Fatwa MUI saat bertolak ke China untuk memastikan kehalalan vaksin covid-19. Setelah diverifikasi, maka vaksin akan didatangkan ke Indonesia.
Tim dari pemerintah dan MUI akan bertolak ke China sekitar pertengahan Oktober 2020. Kemudian vaksin tersebut akan didatangkan ke Indonesia sebanyak tiga juta pada November 2020. Pada tahap pertama, vaksin akan diberikan ke pihak yang berada di garda terdepan penanganan Covid-19.
"Tahap awal tiga juta, prioritas untuk tim kesehatan yang selama ini berada di front depan menghadapi pasien covid-19, untuk TNI-Polri, orang yang di garis depan. Tahap kedua bisa untuk publik secara bertahap semuanya. Penjelasannya begitu dari Menteri Kesehatan," ujar dia.
Editor: Rizal Bomantama