Wapres Ma'ruf Amin soal Film Dirty Vote: Harus Direspons dengan Baik 

JAKARTA, iNews.id - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menilai film dokumenter Dirty Vote merupakan bagian dari dinamika politik. Pemerintah harus merespons kritikan terkait indikasi kecurangan Pemilu 2024 sebagaimana disampaikan tiga ahli hukum tata negara dalam film itu.

"Saya kira, kita harapkan bahwa keinginan-keinginan yang lebih baik itu tentu harus direspons dengan baik pula," kata Wapres dalam keterangannya di Istana Wapres, Jakarta, Senin (12/2/2024).

Baca Juga

Inilah Kerajaan Eswatini, yang Rajanya Poligami Gila-gilaan hingga 70 Istri

Wapres juga berharap agar ketidakjujuran yang diungkap film Dirty Vote di Pemilu 2024 tidak terjadi. Dalam film dokumenter eksplanatori itu, tiga Ahli Hukum Tata Negara yakni Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari, mengungkap indikasi kecurangan Pemilu.

"Mudah-mudahan tidak terjadi, ketidakjujuran itu mudah-mudahan tidak terjadi. Saya kira harapan kita semua itu. Supaya pemilu ini berjalan dengan baik dan lancar,” kata Wapres.

Baca Juga

JK Tantang TKN Buktikan Film Dirty Vote Fitnah: Tunjukkan

Dia juga mengingtkan agar pesta demokrasi lima tahunan yang digelar Rabu, 14 Februari nanti bisa berjalan dengan baik, jujur dan adil (jurdil). "Ya, saya kira semua pihak ya harus menjaga supaya Pemilu ini berjalan dengan baik, jurdil. Di TPS-TPS kan sudah ada pelaksana kemudian ada juga saksi-saksi, dan semua ikut mengawasi saya kira," ujarnya.  

Saat ini juga yang terpenting, Pemilu 2024 jangan sampai membuat perpecahan di masyarakat. Pesta demokrasi harus berjalan dengan baik.

Baca Juga

Wapres Ma'ruf Respons Film "Dirty Vote": Itu Dinamika dari Politik Kita

"Yang penting pemilu ini berjalan dengan baik dan juga tidak terjadi hal-hal yang kita khawatirkan, terutama jangan sampai terjadi perpecahan di masyarakat kita, karena adanya pemilu kemudian terjadi permusuhan," ujar Wapres.

Baca Juga

Infografis Nobar Film Dirty Vote di M Bloc Dilarang

Film Dirty Vote dirilis pada Minggu (11/2/2024). Film ini mengungkap berbagai dugaan kecurangan Pemilu 2024, di antaranya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memuluskan pencalonan Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres di Pilpres 2024 dan dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan pemilu.

Penyaluran Bansos

Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti dalam film itu menjelaskan pembagian bansos kian masif sejak 2009, 2014 hingga 2024. Penyaluran bansos yang dilakukan pemerintah menjadi sorotan karena diduga untuk mendongkrak elektabilitas Capres-Cawapres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga

Wapres Ma’ruf Tanggapi Film Dirty Vote: Dinamika Politik Kita

Film Dirty Vote menyampaikan fakta frekuensi pembagian bansos menjelang pemilu lebih banyak. Jumlahnya bahkan lebih banyak jika dibandingkan dengan pembagian bansos di masa pandemi Covid-19. Berdasarkan data yang dipaparkan, penyaluran bansos di era pemerintahan Jokowi cenderung meroket jelang Pemilu.

"Tahun 2008 santai, kemudian 2009 terjadi kenaikan, 2013 menjelang 2014 mulai rapat, kemudian 2019 kelihatan kerapatannya. Kita semua bisa melihat di sini sampai dengan Pemilu 2024 begitu rapat dan begitu banyak di sini, tiba-tiba keluar berbagai macam bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah," kata Bivitri.

Editor: Maria Christina