Yusril: Gelar Perkara Makar terkait Penyadapan Presiden Prabowo Digelar Besok
JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkap gelar perkara dugaan makar terkait penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto digelar Kamis (19/11/2026). Gelar perkara tersebut akan membahas keterkaitan dugaan penyadapan dengan tindak pidana makar.
Yusril mengatakan, penyidik telah menemukan indikasi yang menghubungkan kedua perkara tersebut. Keterkaitan itu disebut semakin terlihat berdasarkan perkembangan penyidikan.
"Sampai hari ini sudah dapat diketahui bahwa semakin nyata adanya keterkaitan antara tindak pidana makar yang sebelumnya sudah dituduhkan, sudah ditersangkakan, dan sudah dinyatakan siapa tersangkanya dengan kegiatan-kegiatan makar yang kemarin sudah diterbitkan SPDP, artinya surat pemberitahuan dimulainya satu penyidikan walaupun belum ditetapkan siapa tersangkanya," kata Yusril di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).
Yusril memastikan gelar perkara tersebut rencananya berlangsung besok. Namun, dia belum mengetahui apakah prosesnya akan digelar secara terbuka atau tertutup.
"Besok insyaallah," ujar Yusril.
Dia juga menyebut gelar perkara kemungkinan tidak berlangsung di Mabes Polri, melainkan di Kejaksaan Agung (Kejagung). Koordinasi terkait lokasi dan mekanisme pelaksanaan masih berlangsung.
"Saya belum tahu apakah besok akan dilakukan tertutup ataupun terbuka. Tapi kelihatannya memang ini agak besar dan kemungkinan tidak dilaksanakan di Mabes Polri tapi mungkin di Kejaksaan Agung. Saya dengar masih dilakukan koordinasi hari ini dan kita tunggu perkembangan besok bagaimana diselenggarakannya gelar perkara ini," tuturnya.
Yusril menjelaskan, gelar perkara tidak hanya melibatkan penyidik. Para ahli dan pengacara juga akan diberi kesempatan menyampaikan pandangan serta pendapat agar penanganan perkara berlangsung transparan.
Dia berharap gelar perkara tersebut dapat memperjelas keterkaitan antara para pihak yang terlibat serta hubungan antara dugaan tindak pidana penyadapan dan intersepsi elektronik dengan perkara makar.
"Saya kira dengan gelar perkara ini akan semakin jelas keterkaitan antara satu pelaku dengan pelaku yang lain, dan semakin jelas juga antara satu tindak pidana yang satu dengan yang lain, terutama tindak pidana penyadapan dan intersepsi dengan tindak pidana makar," ujarnya.
"Dalam gelar perkara besok juga tidak hanya penyidik yang mengemukakan segala sesuatunya, juga para ahli, lawyer juga akan diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan dan pendapatnya di dalam proses gelar perkara itu supaya terjadi transparansi," tutur Yusril.
Diketahui, kasus dugaan penyadapan terhadap Prabowo menyeret empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Mereka yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi, mantan Plt Kabag Monitoring Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution.
Editor: Rizky Agustian