Zulhas Pastikan Program MBG buat Pesantren akan Dipercepat, Tak Perlu Bangun Dapur Baru

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, memastikan pemerintah akan mempercepat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pondok pesantren atau sekolah berbasis agama. Begitu juga MBG untuk wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

“Saya bikin dua tahap MBG. Satu bulan pertama, yang akan diprioritaskan adalah wilayah 3T dan sekolah berbasis agama, pondok-pondok. Ini sedang kami matangkan. Dalam satu sampai dua minggu ini, minggu ketiga saya akan paparkan kepada Bapak Presiden. Kalau disetujui, langsung berlaku,” ujar Zulhas dalam keterangannya, Minggu (26/7/2026).

Baca Juga

Kelakar Prabowo di Harlah PKB: Katanya MBG Singkatan Mas Bahlil Ganteng, Bisa Aja Lo

Menurut Zulhas, pemerintah tengah menyusun skema khusus agar pesantren tidak perlu membangun dapur baru. Dapur yang sudah tersedia di lingkungan pondok akan dimanfaatkan sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih cepat.

“Jadi pondok, sekolah-sekolah Islam, saya akan minta nanti nggak usah bikin dapur. Dapurnya di sekolah saja, dapurnya di pondok saja agar ada percepatan. Nggak usah memberi keuntungan kepada pihak lain. Pondok ya sudah, bangunnya di situ. Tinggal pengawasannya agar sehat dan bagus. Ini akan kita percepat bersama wilayah 3T,” katanya.

Baca Juga

Purbaya Mau Temui Kepala BGN Baru Pekan Depan, Bahas Efisiensi Anggaran MBG

Selain percepatan di pesantren dan daerah 3T, pemerintah menyiapkan penataan sekitar 8.000 titik layanan MBG baru di Pulau Jawa. Proses tersebut, kata Zulhas, membutuhkan waktu sekitar dua bulan karena harus didahului pendataan penerima manfaat secara menyeluruh.

“Di Jawa ini ada lebih dari 8.000 titik baru. Kita akan data dulu. Selama ini ada SPPG yang mencari pelajar sehingga terjadi benturan dan berebut sasaran. Karena itu kami bentuk tim bersama Kementerian Pendidikan dan kementerian terkait untuk mendata jumlah murid secara akurat,” ujarnya.

Pendataan tersebut juga dilakukan agar distribusi program lebih tepat sasaran. Sekolah yang dinilai tidak membutuhkan layanan MBG akan dievaluasi sehingga alokasi dapat dialihkan kepada sekolah lain yang lebih membutuhkan.

Zulhas menegaskan, pemerintah juga tidak ingin masyarakat yang telah berinvestasi dalam pembangunan fasilitas pendukung MBG mengalami kerugian akibat penyesuaian kebijakan.

“Saya tidak mau rakyat, masyarakat yang sudah ditunjuk dirugikan. Masyarakat yang sudah utang bank, yang sudah bekerja, yang sudah membangun, jangan sampai dirugikan. Formulasinya sedang kami siapkan,” katanya.

Editor: Reza Fajri