Zulkifli Hasan Klaim Tolak Semua Pengajuan Izin Alih Fungsi Hutan oleh PT Palma Satu

Riezky Maulana ยท Jumat, 14 Februari 2020 - 17:45 WIB
Zulkifli Hasan Klaim Tolak Semua Pengajuan Izin Alih Fungsi Hutan oleh PT Palma Satu

Ketua PAN Zulkifli Hasan saat berada di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/2/2020). (Foto: ANTARA)

JAKARTA, iNews.id – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, telah selesai menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia tadi diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait revisi alih fungsi hutan di Riau pada 2014.

Zulkifli keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 16.00 WIB. Pemeriksaan terhadap mantan ketua MPR itu memakan waktu kurang lebih selama enam jam. Ketika keluar dari Gedung KPK, Zulkifli telah ditunggu awak media di halaman depan. Sambil berjalan menuju mobil, dia mengaku hari ini diperiksa untuk tersangka korporasi PT Palma Satu.

“Jadi ini saya dipanggil terkait kelanjutan kasus permintaan kebun oleh PT Palma Satu. Ada beberapa perusahaan, dan diajukan oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut),” katanya di Gedung KPK, Jumat (14/2/2020).

Dia pun membantah rumor yang beredar bahwa Kemenhut yang saat itu dia pimpin, memberikan izin tersebut. Menurut Zulkifli, pengajuan izin yang oleh PT Palma Satu ketika itu dia tolak semua. “Sampai ke kami semuanya ditolak. Jadi tidak ada satu pun izin yang diberikan, alias semua permohonan itu ditolak,” tuturnya.

Saat ditanya apakah pernah berkomunikasi dengan mantan Gubernur Riau Annas Maamun, Zulkifli tidak menjawabnya secara eksplisit. Dia hanya berkata: “Ditolak ya. Permintaanya ditolak.”

KPK pada 29 April 2019 telah mengumumkan tiga tersangka terdiri atas perorangan dan korporasi terkait pemberian hadiah dalam perkara ini. Tiga tersangka itu adalah satu korporasi PT Palma; Legal Manager PT Duta Palma Group pada 2014, Suheri Terta (SRT), dan; Surya Darmadi.

Nama Zulkifli Hasan sempat disebut dalam konstruksi perkara tiga tersangka itu. Pada 9 Agustus 2014, Zulkifli Hasan yang masih menjabat menteri kehutanan menyerahkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tertanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan kepada Gubernur Riau saat itu, Annas Maamun.

Editor : Ahmad Islamy Jamil