Departemen Perhubungan AS Akan Gunakan AI Buat Regulasi, Tuai Pro dan Kontra
JAKARTA, iNews.id – Departemen Perhubungan Amerika Serikat (Department of Transportation/DOT) tengah mempertimbangkan penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk mempercepat proses penyusunan peraturan federal. Langkah ini diklaim mampu memangkas waktu penulisan regulasi dari hitungan bulan atau tahun menjadi hanya beberapa menit, namun memicu kekhawatiran serius soal keselamatan dan kualitas aturan.
Dilansir dari Carscoops, Wacana tersebut mencuat setelah laporan ProPublica mengungkap rencana pemerintahan Presiden Donald Trump memanfaatkan AI untuk “merevolusi cara penyusunan peraturan”. Teknologi ini disebut dapat membantu aparatur negara bekerja lebih cepat dan efisien dalam merumuskan kebijakan.
Namun, rencana itu langsung memicu alarm dari berbagai pihak. Salah satu sorotan utama tertuju pada pernyataan penasihat umum DOT, Gregory Zerzan, yang dinilai lebih mengutamakan kecepatan dan kuantitas ketimbang kualitas regulasi.
Dalam laporan tersebut, Zerzan menyatakan, “Kita tidak membutuhkan aturan yang sempurna tentang XYZ. Kita bahkan tidak membutuhkan aturan yang sangat baik tentang XYZ. Kita menginginkan yang cukup baik. Kita membanjiri zona tersebut.”
Pernyataan ini menimbulkan kekhawatiran aturan yang dihasilkan berpotensi asal-asalan, terutama untuk lembaga federal yang berkaitan langsung dengan keselamatan publik.
ProPublica juga melaporkan DOT mempertimbangkan penggunaan Gemini, model AI milik Google, untuk membantu menyusun rancangan peraturan. Teknologi ini disebut mampu menghasilkan draf regulasi hanya dalam hitungan detik hingga menit, jauh lebih cepat dibanding proses konvensional.
Zerzan bahkan menyebut, “Anda seharusnya tidak membutuhkan waktu lebih dari 20 menit untuk mendapatkan rancangan peraturan dari Gemini.”
Target besarnya, proposal kebijakan bisa berubah dari ide awal menjadi draf lengkap yang siap ditinjau Kantor Informasi dan Urusan Regulasi dalam waktu 30 hari.
Dalam sebuah presentasi internal, Gemini disebut berpotensi menulis sekitar 80 hingga 90 persen isi peraturan. Sisanya akan disempurnakan oleh manusia, termasuk memeriksa potensi kesalahan, bias, atau halusinasi yang kerap muncul dalam sistem AI.
Meski demikian, kekhawatiran datang dari sejumlah pegawai dan mantan pejabat pemerintah. Mike Horton, salah satu mantan pejabat DOT, menyamakan penggunaan AI dalam penyusunan regulasi seperti “meminta seorang siswa magang SMA menulis peraturan Anda.”
Kritik ini menegaskan kekhawatiran utama publik, terutama terkait risiko keselamatan, kepastian hukum, dan konsistensi regulasi jika terlalu bergantung pada kecerdasan buatan.
Penggunaan AI dalam penyusunan kebijakan pemerintah dinilai tidak sepenuhnya keliru, namun banyak pihak menilai peran manusia tetap krusial. Pengawasan ketat dibutuhkan untuk memastikan setiap aturan masuk akal, melindungi keselamatan publik, dan selaras dengan praktik hukum yang berlaku.
Pada akhirnya, waktu yang akan membuktikan apakah pemanfaatan AI dalam penulisan peraturan federal menjadi terobosan positif atau justru menciptakan masalah baru. Target menghasilkan regulasi yang “cukup baik” dinilai sebagian pihak terdengar cepat, namun belum tentu meyakinkan.
Editor: Dani M Dahwilani