Kucurkan Insentif Otomotif Rp7 Triliun, Pemerintah Klaim Berhasil Tarik Investasi Puluhan Triliun Rupiah

JAKARTA, iNews.id - Sejumlah kebijakan insentif telah diberikan pemerintah untuk mengakselerasi kendaraan listrik (EV). Kebijakan ini berhasil menarik minat produsen otomotif berinvestasi di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sudah menggelontorkan dana Rp7 triliun untuk insentif sektor otomotif. Ini dilakukan dalam 2 tahun terakhir demi menarik investor untuk menanamkan modalnya di Tanah Air.

Baca Juga

Tak Kunjung Ada Kejelasan, Honda Masih Tunggu Pemerintah soal Insentif Motor Listrik

"Pemerintah menyalurkan insentif untuk sektor otomotif Rp7 triliun dalam 2 tahun dan oleh karena itu beberapa pabrik sudah komit untuk dibangun," kata Airlangga seperti dikutip dalam video di kanal YouTube Kadin Indonesia.

Airlangga menjelaskan sejumlah produsen, khususnya dari China, mulai membangun pabrik di Indonesia. Bahkan, mereka tak segan untuk menanamkan modal hingga puluhan triliun rupiah demi bisa berdagang di Tanah Air.

Baca Juga

Tarik Ulur Kemenperin dan Kemenko Perekonomian soal Insentif Otomotif, Industri Terombang-ambing

"BYD sudah 90 persen (pabriknya) investasinya Rp11,2 triliun, produksinya 150 ribu per tahun, Chery inves tambahan Rp5,2 triliun, dia sudah punya dua sampai tiga merek sampai dengan tahun 2030, Wuling investasi Rp9,3 triliun untuk otomotif dan pabrik baterai Rp7,5 triliun, VinFast dari Vietnam sudah invest Rp3,7 triliun, kapasitasnya 50.000 unit per tahun, Hyundai investasi tambahan Rp20 triliun," ujarnya.

Seperti diketahui, pemerintah memberikan insentif untuk mobil listrik impor dalam dua tahun terakhir. Kendaraan yang dikirim utuh dari luar negeri itu tak dibebani pajak bea masuk dan sejumlah instrumen pajak lainnya.

Baca Juga

Gaikindo: Industri Otomotif Harus Siap Hadapi Tahun Depan Tanpa Insentif

Namun, mulai 1 Januari 2026, mereka yang memanfaatkan kebijakan tersebut harus melakukan perakitan lokal sesuai dengan jumlah unit yang sudah diimpor. Hal tersebut berlaku hingga 2027 dengan nilai TKDN minimal 40 persen.

Baca Juga

Menko Airlangga Sebut Tak Ada Insentif Otomotif Tahun Depan, Harga Mobil Listrik Bisa Meroket

Insentif juga diberikan untuk para produsen yang sudah memiliki pabrik di Indonesia dan memproduksi mobil listrik. Pemerintah menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen untuk kendaraan listrik yang memenuhi persyaratan TKDN minimal 40 persen.

Beberapa insentif lain yang diberikan termasuk untuk mobil hybrid dan motor listrik. Namun, sepanjang 2025, pemerintah tidak memberikan insentif atau subsidi untuk motor listrik yang dapat menarik minat masyarakat untuk beralih.

Baca Juga

Tanpa Insentif Penjualan Mobil Listrik Diprediksi Terjun Bebas, Sudah Terjadi di AS

Editor: Dani M Dahwilani