Langganan Digunakan Pejabat, Toyota Siap Pasok Mobil Dinas Menteri Prabowo
JAKARTA, iNews.id - Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan dilantik pada 20 Oktober untuk periode jabatan 2024-2029. Sehari setelah pelantikan, susunan kabinet menteri akan diumumkan Prabowo.
Satu hal yang menarik adalah apakah para menteri di kabinet Prabowo Subianto akan kembali menggunakan mobil dinas yang dipasok Toyota atau Eropa? Mengingat produsen asal Jepang itu menjadi langganan pemerintahan selama puluhan tahun.
Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy mengatakan pihaknya masih menunggu arahan dari Sekretariat Negara (Setneg). Mengingat kewenangan dalam pengadaan kendaraan dinas menteri dipegang oleh Setneg.
"Itu mungkin (keputusannya) dari Setneg ya, bagian pengadaan. Jadi kita hanya menunggu saja posisinya. Jadi, jika Setneg ada kebutuhan, kita akan provide (menyediakan)," kata Anton kepada wartawan di arena JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, belum lama ini.
Sebagai informasi, Toyota menjadi pemasok kendaraan dinas menteri pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Mereka menyediakan Toyota Crown 2.5 HV G-Executive Hybrid untuk digunakan menteri dan pejabat setingkat periode 2019-2024.
Mobil ini terpilih melalui mekanisme tender umum dengan menggunakan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Kala itu, PT Astra International Tbk-TSO sebagai pemenang tender menyediakan 101 unit Toyota Crown 2.5 HV G-Executive untuk para pembantu Jokowi. Total nilai lelang sebesar Rp147.229.317.000.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga telah meminta para pejabat pemerintahan menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinas. Apabila aturan ini dilanjutkan oleh Prabowo Subianto, maka tak menutup kemungkinan para menteri di kabinetnya akan memakai kendaraan listrik.
Mobil Eropa
Di era Presiden Soeharto, Chrysler Valiant, mulai dari varian Regal dan Ranger masih digunakan sebagai mobil dinas para menteri hingga pertengahan dekade 1970-an. Namun pada 1978, pemerintah memutuskan untuk menggunakan merek Volvo 200 Series sebagai mobil operasional para menteri model 264 GL.