Langgar Aturan, Kemenhub Bakal Tindak Tegas PO Bus ALS Tewaskan 12 Penumpang

JAKARTA, iNews.id - Kecelakaan maut yang melibatkan bus PO ALS di Padang, Sumatera Barat menewaskan 12 orang. Mirisnya, bus tersebut tidak memiliki izin trayek, meski uji berkala masih berlaku sampai 14 Mei 2025.

Plt Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Ahmad Yani mengingatkan setiap bus yang beroperasi wajib memiliki izin dan laik jalan. Dua dokumen itu penting karena bisa menentukan apakah bus layak untuk beroperasi di jalur tersebut atau tidak.

Baca Juga

Tabrak S-Presso, Pemilik Lamborghini Crazy Rich Surabaya Ganti Mobil Korban dengan yang Baru

Ini disebutkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.

Yani mengungkapkan bahwa setiap perusahaan otobus (PO) wajib melakukan perawatan rutin pada setiap armadanya. Mereka harus bertanggung jawab atas pengujian dan pendaftaran izin trayek bus.

Baca Juga

Kisah Pilu Korban Kecelakaan Maut Bus ALS di Padang Panjang, Begini Ceritanya 

"PO bus wajib melakukan perawatan kendaraan secara periodik dan penguji kendaraan melakukan fungsi untuk memastikan kendaraan memenuhi standarisasi minimal untuk setiap bus bisa beroperasi," kata Yani, dalam keterangan persnya dilansir Jumat (9/5/2025).

Ahmad Yani mengatakan pihaknya akan memanggil pemilik PO ALS untuk dimintai keterangan mengenai armada yang dioperasikan. Ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban sehingga tidak hanya sopir yang disalahkan atas peristiwa itu.

Baca Juga

Berapa Harga Mobil Listrik Polytron G3? Dibanderol Cuma Rp299 Juta Begini Skemanya

"Ini tentu sangat menjadi perhatian. Kami akan memanggil pemilik dari perusahaan otobus tersebut dan akan bertindak tegas agar kejadian ini tidak terulang kembali," ujarnya.

Baca Juga

Fakta Mengejutkan Kecelakaan Bus ALS Tewaskan 12 Orang, Armada Tak Punya Izin Trayek

Adapun, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, sanksi pelanggaran lalu lintas dapat berupa pencabutan izin penyelenggaraan angkutan. Jika terjadi kecelakaan dengan kondisi kendaraan yang tidak laik, maka perusahaan wajib memberikan ganti rugi terhadap korban kecelakaan melalui asuransi kecelakaan.

Baca Juga

Apa Merk Mobil Sultan Jogja? Mobil Dinasnya Sederhana Harga di Bawah Rp1 Miliar

"Kami juga akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian, Dinas Perhubungan terkait dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi untuk mendalami penyebab terjadinya kecelakaan ini. Kami berharap semua perusahaan otobus dapat melaksanakan kewajiban ini sebaik-baiknya demi mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan transportasi di Indonesia," kata Yani.

Editor: Dani M Dahwilani