Menko Airlangga Sebut Tak Ada Insentif Otomotif Tahun Depan, Harga Mobil Listrik Bisa Meroket

Baca Juga

GJAW 2025 Jadi Penentu Nasib Penjualan Mobil di Indonesia Tahun Ini

Seperti diketahui, insentif mobil listrik di Indonesia mencakup pembebasan bea masuk dan PPNBM untuk impor CBU (Completely Built Up) serta PPnBM DTP (Ditanggung Pemerintah) untuk mobil listrik dengan TKDN minimal 40 persen berlaku hingga 31 Desember 2025. 

Pada 2025, ada pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk mobil listrik berbasis baterai. 

Baca Juga

6 Mobil Listrik Rp100 Jutaan Goda Pengunjung GJAW 2025, Mana Paling Kece dan Cocok di Kantong?

Insentif pajak 2025 

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB): Pembebasan PKB dan BBNKB sepenuhnya untuk mobil listrik berbasis baterai.
- Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPNBM): PPNBM Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 10% untuk mobil dan bus listrik dengan TKDN minimal 40%. 

Pemerintah juga menghentikan insentif impor CBU mobil listrik. Pada periode 2026-2027, produsen impor CBU harus memenuhi komitmen produksi lokal dan TKDN. 

Aturan produksi lokal (mulai 2026)

• Komitmen TKDN: Produsen yang sebelumnya mendapatkan insentif CBU wajib memenuhi komitmen produksi lokal dan peningkatan TKDN.
  Target TKDN:
     > 2026-2029: TKDN 60%
     > Mulai 2030: TKDN 80%
• Konsekuensi: Bank garansi yang disetor dapat hangus jika komitmen tidak terpenuhi. 

Editor: Dani M Dahwilani