Bus AKAP Kena Aturan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Selama Mudik Lebaran, IPOMI Protes Keras

JAKARTA, iNews.id – Pemerintah memberlakukan aturan ganjil genap di ruas Tol Trans Jawa sepanjang mudik Lebaran 2023 untuk mengatasi kemacetan. Tapi, aturan ini ditentang para pengusaha bus. Mereka menilai aturan tersebut keliru.

Pemberlakukan aturan ganjil genap berlaku bukan hanya untuk kendaraan pribadi, tapi juga angkutan umum, seperti bus. Padahal, mereka membutuhkan ruas Tol Trans Jawa untuk mempercepat waktu tempuh agar tidak ada penumpukan penumpang.

Baca Juga

Harga Tiket Bus Mudik Lebaran 2023 Jurusan Jakarta-Banyuwangi, Ada 9 PO Bus Tempuh Perjalanan 1.000 Km

Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) Kurnia Lesani Adnan mengatakan, seharusnya pemerintah memiliki keberpihakan dan harus memikirkan kembali aturan tersebut.

“Menurut saya kalau itu disamaratakan, antara kendaraan pribadi dan angkutan umum, berarti kan jelas, yang membuat aturan itu tidak berpihak pada kepentingan besar atau kepentingan umum,” kata pria yang akrab disapa Om Sani saat dihubungi iNews.id.

Baca Juga

Deretan PO Bus Sajikan Fasilitas Mewah pada Mudik Lebaran 2023, Ada Kelas Sultan seperti Hotel Berjalan

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Angkutan Orang DPP Oganda periode 2021-2026 itu juga menegaskan seharusnya bus yang merupakan transportasi umum diprioritaskan agar masyarakat mau beralih.

Baca Juga

BNNP Jabar Belum Copot Kepala BNN Kota Tasikmalaya yang Minta THR ke PO Bus

“Seharusnya kepentingan umum itu prioritas, transportasi umum itu prioritas. Menurut saya itu indikasi jelas yang membuat kebijakan itu tidak berpihak kepada masyarakat menengah ke bawah. Karena yang naik angkutan umum berasal dari kalangan itu. Bagi saya itu sebuah kesalahan besar, aturan yang sangat, sangat salah,” ujar Direktur Utama PO SAN tersebut.

Menurut Sani, ada banyak cara mengatasi kemacetan ketimbang mengeluarkan aturan yang memberatkan transportasi umum. Dia juga meminta pemerintah ikut mendorong kemajuan angkutan umum agar masyarakat tak ragu untuk menggunakannya.

“Kami (IPOMI) menuntut pemerintah mendorong angkutan umum lebih maksimal, pertama memudahkan dan meningkatkan pelayanan. Kedua, mengawasi dan menegakkan aturan secara intensif terhadap standar kualitas pelayan transportasi umum. Ketiga, tarif tol mobil pribadi seharusnya jauh lebih tinggi ketimbang angkutan umum,” ucapnya.

Sani pun berharap pemerintah lebih bijak dalam membuat aturan, khususnya meyangkut angkutan umum. Pasalnya, aturan yang ada saat ini bukan hanya memberatkan pengusaha bus tapi juga merugikan penumpang yang ingin tiba tepat waktu di tempat tujuan.

Editor: Ismet Humaedi