PO Bus Wajib Pasang GPS Tracker, Semua Pergerakan Sopir Akan Terpantau dari Jarak Jauh

JAKARTA, iNews.id - Memasang GPS tracker menjadi kewajiban bagi perusahaan otobus (PO) di Indonesia. Ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.2081/AJ.801/DRJD/2019.

Ini bukan tanpa alasan karena dengan memasang alat tersebut ada beberapa manfaat yang didapat. Salah satunya dapat memantau pergerakan sopir dengan armada busnya secara real time.

Baca Juga

Pameran IMOS 2022 Akan Dipanaskan 65 Merek, Hadirkan Deretan Motor Listrik Terbaru

"Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum harus memasang alat pemantau pergerakan kendaraan secara elektronik pada kendaraan bermotor," tulis peraturan tersebut dikutip, Selasa (11/10/2022).

"Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek; dan b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek," lanjutnya.

Baca Juga

Pemerintah Siapkan Subsidi Rp5 Juta untuk Pembeli Motor Listrik

GPS harus bisa memonitoring kendaraan secara real time melalui google map, informasi kecepatan (odo meter) address location, dan google view street, dan informasi lokasi asal dan tujuan kendaraan.

Tidak hanya itu, GPS harus mampu memantau rute perjalanan, durasi perjalanan, peringatan batas kecepatan, manajemen aset data dan pengemudi, record data perjalanan minimal 7 hari kerja, dan  sebagainya.

Baca Juga

Deretan Motor Skutik 250 Cc Enak Dipakai Touring, Mana Komunitasnya Paling Solid?

Alat pemantau akan diintegrasikan dengan sistem informasi kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Ini diharapkan, baik perusahaan maupun pemerintah bisa memantau kondisi bus dan kebiasaan pengemudi saat membawa bus. Ini juga akan berdampak pada kenyamanan dan keselamatan penumpang saat menggunakan layanan bus.

Kebijakan tersebut didukung Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) Kurnia Lesani Adnan (Sani). Regulasi mewajibkan PO bus menggunakan sistem ticketing online dan GPS on tracking saat pengajuan registrasi lisensi serta perpanjangan trayek.

"Dengan regulasi ini kompetisi antar sesama operator menjadi sehat secara bisnis, dan juga mendorong masyarakat mulai memahami dan menggunakan teknologi untuk reservasi digital. Lebih lanjut, operator darat menjadi setara dan pertumbuhan digitalisasi di transportasi darat semakin cepat," ujarnya.

“Ke depan, kami berharap Kemenhub sebagai kementerian teknis yang membina operator transportasi darat, membantu menyosialisasi dan mengedukasi masyarakat agar masyarakat memahami manfaat digitalisasi di transportasi darat,” kata Sani.

Editor: Dani M Dahwilani