Wow! Investasi di Sektor Kendaraan Listrik Tembus Rp36 Triliun

Baca Juga

Negara Ini Jadi Surga Pemilik Mobil Mewah, Bebas Pajak

“Kita tidak serta-merta hanya membebaskan impor CBU masuk ke Indonesia, tapi secara jangka panjang pelaku usaha harus berkontribusi terhadap realisasi investasi. Hal ini membuktikan insentif efektif menarik komitmen jangka panjang, bukan sekadar membuka keran impor,” kata Roro.

Sementara itu, Kementerian Perindustrian melaporkan saat ini terdapat 14 perusahaan kendaraan listrik yang telah berproduksi di Indonesia. Total kapasitas produksi nasional mencapai sekitar 410 ribu unit per tahun.

Baca Juga

35 Merek Mobil dan 26 Motor Bakal Panaskan IIMS 2026, Intip Deretannya

Memasuki 2026, fokus pemerintah bergeser ke pendalaman manufaktur. Target Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dipatok minimal 40 persen, dengan industri baterai menjadi sektor kunci dalam rantai pasok kendaraan listrik nasional.

AEML Dukung Langkah Pemerintah

Sekretaris Jenderal Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik (AEML), Rian Ernest, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah strategis pemerintah dalam mempercepat adopsi BEV. Menurut dia, percepatan ini membawa dampak luas, tidak hanya bagi lingkungan, tetapi juga ekonomi nasional.

“AEML akan terus mendukung program pemerintah untuk percepatan adopsi BEV ini. Kami meyakini adopsi kendaraan listrik yang lebih masif akan memberikan manfaat nyata, mulai dari kualitas udara yang lebih baik, pengurangan beban subsidi BBM, hingga penguatan ketahanan energi nasional dengan menurunkan ketergantungan impor,” ujar Rian.

AEML juga menyoroti pentingnya menjaga momentum pertumbuhan pasar kendaraan listrik pascaberakhirnya insentif impor pada akhir 2025. Ke depan, asosiasi mendorong penguatan insentif non-fiskal agar adopsi kendaraan listrik tetap berkelanjutan.

“Kami ingin berkolaborasi lebih erat dengan regulator untuk mendorong insentif non-fiskal. Tujuannya agar masyarakat makin tergerak beralih ke BEV karena kemudahan operasional, tanpa terus membebani keuangan negara,” tutupnya.

Secara keseluruhan, Perpres 79/2023 dinilai sukses mempercepat pembentukan pasar kendaraan listrik nasional. Pemerintah menegaskan komitmen melanjutkan akselerasi melalui berbagai kebijakan preferensi tarif, termasuk BBNKB, PKB, dan PPnBM, guna memastikan pertumbuhan adopsi kendaraan listrik yang berkelanjutan di Indonesia.

Editor: Dani M Dahwilani