Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Desakan Makin Kuat, 65.000 Honorer Fanyaskes Jabar Minta Diangkat Jadi PPPK
Advertisement . Scroll to see content

Gaji PPPK Jadi Beban Daerah, Komisi X Akui Banyak Pemda yang Kesulitan

Selasa, 09 Agustus 2022 - 20:35:00 WIB
Gaji PPPK Jadi Beban Daerah, Komisi X Akui Banyak Pemda yang Kesulitan
Gaji PPPK menjadi beban daerah. (Foto: ilustrasi/SINDOnews)
Advertisement . Scroll to see content

Persoalan beban penggajian PPPK ini, lanjut Sodiq, harus segera diselesaikan. Sehingga daerah dapat kembali mengatur pembiayaannya untuk menyelesaikan persoalan ini. Untuk itu regulasi yang ada harus benar-benar bisa menjadi solusi dari dilematis yang dihadapi pemerintah daerah.

“Keuangan sekarang sedang morat-marit karena pandemi Covid-19, baik di pusat atau daerah. Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut," pintanya. 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), KBB, Asep Wahyu mengakui jika gaji bagi PPPK dibebankan ke daerah. Itu terlihat dari adanya pengurangan dana alokasi umum (DAU) ke KBB karena ada beban gaji bagi PPPK.

"Tadinya kami berharap adanya PPPK membuat DAU juga bertambah, tapi ternyata tidak. Bahkan sekitar 25 persen dari jatah pembangunan melalui DAU digunakan untuk menggaji PPPK," ucapnya. 

Editor: Asep Supiandi

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow

Related News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut