KDM Buka Suara usai Absen di Rakornas TPAKD hingga Dicari Presiden Prabowo

Jumat, 23 Oktober 2026 - 16:06:00 WIB

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi buka suara soal ketidakhadirannya dalam Rakornas TPAKD yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. (Foto: iNews TV)

BANDUNG, iNews.id – Gubernur Jawa BaratDedi Mulyadi menyampaikan klarifikasi terkait ketidakhadirannya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto.

Pria yang akrab disapa KDM ini mengaku tengah berada di lapangan untuk memimpin langsung penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di kawasan Gunung Ciremai.

KDM Minta Sekolah Terdampak Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau Terapkan Pembelajaran Daring

Sebelumnya, video Presiden Prabowo Subianto mengecek daftar kehadiran seluruh kepala daerah dalam Rakornas TPAKD sempat menarik perhatian publik lantaran Presiden secara khusus menanyakan keberadaan Gubernur Jabar.

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa penanganan karhutla tersebut dilakukan atas koordinasi dan arahan dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

HUT ke-81 RI, KDM Bertekad Optimalkan Layanan Dasar untuk Masyarakat

KDM bahkan mengaku telah mengirimkan pesan via WhatsApp kepada Mensesneg dan Sekretaris Kabinet (Seskab) untuk meminta izin penanganan darurat di lapangan yang bertepatan dengan jadwal pengarahan presiden.

"Kami sudah berkomunikasi dan melapor via WhatsApp kepada Pak Mensesneg dan Seskab terkait situasi darurat karhutla di Gunung Ciremai yang bersamaan dengan acara pengarahan Presiden," ujar Dedi Mulyadi di Jawa Barat, Jumat (23/10/2026).

KDM memastikan kondisi karhutla di kawasan Gunung Ciremai sudah dapat dikendalikan. Total luas lahan yang terdampak kebakaran tercatat mencapai sekitar 30 hektare.

Penanganan darurat dilakukan secara intensif memanfaatkan operasi pemadaman udara (water bombing) menggunakan helikopter bantuan dari Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, TNI Angkatan Udara, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Di jalur darat, Pemprov Jabar menerjunkan sedikitnya 500 personel gabungan untuk melakukan penyekatan api dengan memfungsikan kembali kanal-kanal alami di dalam hutan. Petugas dan relawan membersihkan sampah di saluran kanal agar pasokan air mengalir lancar untuk menghadang perambatan lidah api.