Tragedi Ponpes Al Khoziny Ambruk, DPR Dorong Proses Hukum jika Ada Pelanggaran

“Kami serahkan ke penegak hukum, karena itu sudah menjadi ranah mereka,” katanya.

Baca Juga

Jaga Keutuhan TKP, Warga Dilarang Masuk Lokasi Reruntuhan Ponpes Al Khoziny

Dia berharap proses investigasi berjalan objektif tanpa intervensi dari pihak mana pun, baik dalam pengumpulan bukti maupun pemanggilan pihak-pihak terkait.

Politisi Partai Golkar itu juga menyampaikan imbauan kepada seluruh pengelola pondok pesantren di Indonesia agar peristiwa tragis di Ponpes Al Khoziny menjadi pelajaran berharga.

Baca Juga

Dapat Arahan Prabowo, Cak Imin Segera Cek Keamanan Struktur Bangunan Ponpes

“Kami mengimbau supaya pembangunan di lingkungan pesantren harus diawasi dan dilaksanakan oleh pihak yang benar-benar ahli,” ucapnya.

Menurutnya, keselamatan para santri harus menjadi prioritas utama. Setiap proses pembangunan fasilitas pendidikan, terutama asrama dan musala, perlu memenuhi standar keamanan struktural serta mendapatkan izin resmi dari instansi berwenang.

Baca Juga

DVI Polda Jatim Terima 55 Kantong Jenazah, 10 Korban Ponpes Al Khoziny Sudah Teridentifikasi

Diketahui, bangunan musala Ponpes Al Khoziny ambruk pada Senin (29/9/2025) sore saat para santri tengah melaksanakan salat Asar. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga Senin (6/10/2025) tercatat 54 santri meninggal dunia dan lebih dari 100 orang luka-luka.

Tragedi ini menjadi bencana pendidikan terbesar di Indonesia sepanjang 2025 dan memicu evaluasi besar-besaran terhadap sistem pembangunan gedung pesantren di seluruh wilayah.

Editor: Donald Karouw