Mahfud MD: Memaksakan Pemilu Ditunda Timbulkan Problem Hukum

Minggu, 19 Maret 2023 - 07:19:00 WIB

Menkopolhukam Mahfud MD memberikan keterangan pers didampingi Gubernur Olly Dondokabey. (Foto: Antara)

Jadwal pemilu tersebut adalah muatan konstitusi bukan muatan undang-undang, ujarnya.

Wagub Ajak Masyarakat Sulut Konsumsi Pangan Alternatif selain Beras

"Jadwal teknis pemilu memang di undang-undang tapi jadwal definitif periodik adalah muatan konstitusi tidak bisa diubah oleh undang-undang maupun oleh pengadilan, harus pembuat konstitusi," tuturnya.

Pembuat konstitusi, kalau asumsi-nya adalah partai politik yang ada di MPR atau MPR yang beranggotakan partai politik, tidak mungkin ada perubahan konstitusi karena syarat mengubah konstitusi itu harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota MPR.

Sambut Ramadan, Masjid Nurul Jihad Polda Sulut Gelar Zikir dan Doa

"Nah kalau sekarang mau ada perubahan jadwal Pemilu lalu MPR mau bersidang, yuk sidang, PDIP ndak mau hadir, Nasdem ndak mau hadir, ndak mau ditunda, Demokrat tidak mau, maka tidak kuorum, tidak sampai 2/3 yang hadir di sidang itu," ujarnya.

Akibatnya, sidang MPR tidak sah dan keadaan akan menjadi kacau balau sejak tanggal 21 Oktober tahun 2024.