Ironi Tukang Becak di Kulonprogo Masuk Desil 9, Dicoret Bansos hingga Anak Batal Kuliah

KULONPROGO, iNews.id – Perubahan data desil kesejahteraan sosial yang tidak sesuai dengan kondisi riil warga miskin dikeluhkan di Kabupaten Kulonprogo, DI Yogyakarta. Salah satu kasus anomali data ini dialami oleh Timbul, seorang penarik becak motor warga Kalurahan Ngentakrejo, Kapanewon Lendah, Kulonprogo. 

Timbul yang hidup pas-pasan mendadak tercatat masuk dalam desil sembilan atau kategori kelompok masyarakat mampu. Kejanggalan data tersebut membuat keluarga ini terancam kehilangan hak bantuan sosial (bansos) serta membuat anak bungsunya terancam batal kuliah. 

Baca Juga

BPS Jelaskan Arti Desil 1-10 di DTSEN, Bukan Cuma Berdasarkan Penghasilan

Timbul merupakan orang tua tunggal yang harus membiayai kebutuhan kedua anaknya seorang diri. Dengan kondisi fisik yang kian terbatas, ia menggantungkan hidup dengan menarik becak motor di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta, pada malam hari dengan penghasilan yang tidak menentu. 

Guna menambah penghasilan rumah tangga, Timbul bahkan menyambi memelihara ayam kampung demi menyokong biaya pendidikan anak keduanya yang baru saja diterima di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). 

Baca Juga

Heboh Gaji Rp3 Juta Masuk Desil 10, Ternyata Ini Indikator Penilaiannya

"Saya sebenarnya tidak tahu. Waktu itu anak saya mau kuliah, katanya kalau kuliah bisa mengajukan KIP atau beasiswa. Tapi setelah anak saya ke balai desa tanya Pak Lurah, ternyata desilnya melonjak dari desil satu jadi desil sembilan. Pembaruan datanya saya tidak tahu, padahal saya cuma tukang becak di Malioboro," kata Timbul, Rabu (26/8/2026). 

Meski terancam tak mendapat bantuan beasiswa akibat data yang salah, Timbul bertekad tetap memperjuangkan pendidikan anaknya.

Wabup Kulonprogo Turun Tangan
Mendengar kabar memprihatinkan tersebut, Wakil Bupati Kulonprogo, Ambar Purwoko, langsung turun ke lokasi untuk meninjau tempat tinggal keluarga Timbul di Ngentakrejo. 

Setelah melihat langsung kondisi perekonomian Timbul yang jauh dari kata mampu, Ambar menegaskan akan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kulonprogo untuk mengklarifikasi dan mengevaluasi sistem pendataan tersebut.