Tak Terima Dimakzulkan, Michael Sianipar Protes SK PSSI soal Kepengurusan FFI
Michael menegaskan, kepengurusan FFI yang dipimpinnya memiliki dasar legalitas dari hasil Kongres FFI 2024. Karena itu, dia mempersoalkan keputusan yang dinilai mengubah susunan kepengurusan tanpa mengikuti ketentuan organisasi.
Dia berharap Komite Etik PSSI dapat memeriksa persoalan tersebut secara objektif dan adil. Michael juga meminta adanya kesempatan bagi pihak FFI untuk memaparkan dasar hukum dan legalitas kepengurusan yang saat ini berjalan.
"Legalitas sah hasil kongres tidak sepatutnya diganggu melalui mekanisme di luar aturan bersama," kata Michael.
Menurut Michael, penyelesaian persoalan kepengurusan perlu mengacu pada aturan organisasi yang berlaku. Dia pun berharap proses pemeriksaan tidak mengganggu keberlangsungan program kerja federasi futsal Indonesia.
"Mari kita kawal agar organisasi futsal Indonesia tetap utuh dan seluruh program berjalan sesuai rencana," tambahnya.
Surat keberatan kepada Komite Etik PSSI menjadi langkah Michael dalam merespons SK pemakzulan tersebut. Persoalan ini berkaitan dengan legitimasi kepengurusan FFI setelah PSSI menunjuk Vivin Cahyani sebagai Plt Ketua Umum.
Kini, perhatian tertuju pada tindak lanjut Komite Etik PSSI dalam menelaah keberatan tersebut. Michael berharap persoalan kepengurusan FFI dapat diselesaikan berdasarkan aturan organisasi dan tidak menghambat jalannya program federasi.
Editor: Reynaldi Hermawan