Starlink Diberi Karpet Merah, DPR Peringatkan Bahaya Kedaulatan Digital

JAKARTA, iNews.id - Anggota Komisi VI DPR RI Dr Evita Nursanty meminta pemerintah yang terlanjur memberikan “karpet merah” kepada Starlink, untuk bersikap adil dan konsiten. Jika tidak, Evita khawatir dua-tiga tahun lagi perusahaan telekomunikasi dan internet di Indonesia berpotensi bangkrut, dan bahaya negara kehilangan kontrol langsung atas infrastruktur komunikasi.

“Saya harap pemerintah mendengar juga suara operator kita di dalam negeri yang selama ini telah berpartisipasi dalam pembangunan telekomunikasi dan internet di Indonesia. Berikan mereka equal playing field dengan keadilan dalam pemberlakuan pemenuhan kewajiban masing-masing,” kata Evita, politisi PDI Perjuangan ini.

Baca Juga

Uji Coba Internet  Starlink di 3 Layanan Kesehatan Tahap Awal: Mampu Bantu Fasyankes Terhubung dengan Baik

Evita sendiri mengaku heran, Elon Musk disambut bak raja, diberi karpet merah, dengan gampang diberikan market. Padahal Indonesia punya program satelit sendiri dan transformasi digital. Hebatnya sampai detik ini, saat dibujuk-bujuk untuk investasi Tesla di Indonesia, Elon Mask malah pilih negara lain. 

Menurut Evita, sebagai sesama pemain di industry internet, Starlink harusnya memenuhi berbagai kewajiban yang sama seperti perusahaan lainnya, mulai dari kewajiban pendirian badan usaha yang berkedudukan di Indonesia, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), aspek potensi interferensi, penerapan kebijakan perpajakan dan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), kewajiban pemenuhan Quality of Service (QoS), hingga aspek perlindungan dan keamanan data, serta aspek kedaulatan bangsa.

Baca Juga

Ini Kata Elon Musk usai Starlink Resmi Beroperasi di Indonesia

Evita mengingatkan, regulasi yang tidak cukup ketat terkait layanan internet satelit seperti Starlink dapat menyulitkan operator telekomunikasi lokal untuk bersaing dengan perusahaan asing yang memiliki kemampuan besar. Terjadi juga persaingan yang tidak seimbang.