Twitter Akan Labeli Media Terafiliasi dengan Negara

SAN FRANCISCO, iNews.id - Twitter akan mulai melabeli akun media yang berafiliasi dengan negara di platform-nya. Tujuannya untuk memastikan transparansi bagi pengguna yang berinteraksi dengan akun tersebut.

Twitter mengatakan, dengan memberi label pada akun tersebut, pengguna akan bisa membuat keputusan yang tepat mengenai apa yang mereka lihat dan bagaimana terlibat di Twitter.

Baca Juga

Bug Keamanan Twitter di Android Sebabkan Pesan Pribadi Terbuka

Langkah ini dilakukan usai Twitter mengumumkan pada November lalu, akun media yang berafiliasi dengan negara tidak dapat lagi beriklan di situs tersebut. Langkah ini dirancang untuk melindungi wacana yang sehat dan percakapan terbuka.

"Untuk kejelasan: kami tidak membiarkan akun media yang berafiliasi dengan negara beriklan di Twitter," kata Twitter yang dikutip dari Digital Trends, Jumat (7/8/2020).

Baca Juga

Mengintip Perkembangan Industri Gaming Indonesia lewat Percakapan di Twitter

Lebih lanjut, Twitter menjelaskan mereka juga tidak akan lagi memasukkan mereka atau tweetnya ke dalam rekomendasi. Pasalnya, mereka ingin terus mendukung pers yang bebas dan independen.

Berbulan-bulan lalu serangkaian pembaruan fitur produk lainnya yang bertujuan untuk memadamkan penyebaran informasi yang salah dan pelecehan ditargetkan terjadi. Dalam setahun terakhir, Twitter memperkenalkan cara untuk menyembunyikan balasan tweet, mengontrol siapa yang diizinkan membalas, dan memasang prompt guna memastikan pengguna membaca artikel sebelum me-retweet.

Baca Juga

Pengguna Twitter Berbayar Bakal Dapat Akses ke Fitur Khusus

Twitter menjadi salah satu perusahaan media besar pertama yang melarang iklan didanai politik di platform-nya pada 2019. CEO Twitter Jack Dorsey mengatakan, iklan politik memiliki kemampuan untuk meredam wacana publik, menyebarkan informasi yang salah, dan memanipulasi video.

Ke depannya, semua akun media yang didanai negara dan berafiliasi, menteri luar negeri, duta besar, juru bicara pemerintah, dan pemimpin diplomatik akan diberi label dengan nama akun mereka. Saat ini, label hanya akan berlaku untuk lima negara yakni Rusia, Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan China.