Agar Persaingan Sehat, Starlink di Indonesia Harus Diatur 

"Kalau tidak ya akan saling menggerus, utamanya pasar seluler dan fixed broadband akan tergerus," tutur Heru. 

Baca Juga

Berpotensi Jadi Ancaman, Starlink Harus Dipastikan Mengikuti Persyaratan yang Diberikan 

Sejatinya perusahaan telekomunikasi nasional siap berkompetisi dengan Starlink. Meski saat ini kondisi perusahaan telekomunikasi di Indonesia tak sehat, mereka masih menanggung beban regulasi (regulatory charges) yang sangat tinggi, lebih dari 15 persen, padahal ambang batas sehat kurang dari 8 persen.

Saat ini Starlink dikenakan regulatory charges sangat rendah. Kominfo hanya mengenakan biaya hak penggunaan (BHP) Izin Stasiun Radio (ISR) satelit ke Starlink. Jumlah BHP ISR yang dikenakan Kominfo ke Starlink juga hanya dihitung 1 unit satelit dengan nilai maksimal Rp2 miliar per tahun.

Baca Juga

Starlink Beroperasi di Indonesia, Pakar Soroti Pusat Operasi Jaringan Internet Elon Musk 

Padahal satelit Starlink yang memancar di Indonesia lebih dari 200 unit. Sebagai perbandingan, BHP Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR)  operator seluler dan dibayarkan ke kas negara tahun 2023 mencapai Rp21,1 triliun

Saat ini operator satelit nasional dikenakan BHP ISR berdasarkan jumlah kepemilikan satelit. Jika punya dua satelit, maka harus membayar Rp4 miliar.