JAKARTA, iNews.id - Sebanyak 1.225 Bangunan warga akan terdapak pembangunan buffer zone atau zona penyangga Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) atau Depo Plumpang dan Elnusa. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir memastikan masyarakat yang terdampak akan mendapat kompensasi.
Menurutnya, PT Pertamina (Persero) selaku pemilik TBBM akan menggandeng Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menangani permasalahan tersebut, termasuk pemberian kompensasi kepada warga yang terdampak.
"Itu tentu kerja sama kita dan pemerintah daerah, kan memang tanahnya Pertamina, tapi bukan berarti kita tidak kompensasi, tentu kita sama-sama melindungi," ujar Erick setelah Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR, Jakarta, Senin (20/3/2023).
Erick menambahkan, pemberian kompensasi menjadi tanggung jawab Pertamina dan Pemprov DKI Jakarta. Kompensasi pun diberikan berdasarkan data yang dikantongi kedua belah pihak.
Pemprov DKI, ucap Erick, telah mengantongi data kependudukan warga Plumpang hingga izin mendirikan bangunan (IMB) di lokasi sekitar Depo BBM. Data itu nantinya disinkronisasikan dengan data yang dimiliki Pertamina.
"Pertamina punya data, lalu pemda punya data, apakah data bangunan, data kependudukan, data IMB, nah itu yang harus kita sama persepsikan jangan sampai salah satu dirugikan, kita di Pertamina pasti tak ingin merugikan masyarakat," tuturnya.