"Jadi kalau total tahun ini kita telah mengajukan usulan kepada KemenPANRB untuk bisa mengirimkan 292 pegawai maupun pejabat. Jumlah ini masih akan bergerak bisa naik bisa turun tergantung daripada ketersediaan sarana dan prasarana di sana," tutur dia.
Sementara itu diberitakan sebelumnya, realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan IKN tercatat sebesar Rp4,8 triliun hingga April 2024. Realisasi ini 12,1 persen dari total pagu sebesar Rp39,8 triliun. Anggaran itu pun terus mengalami kenaikan sejak 2022 hingga 2024.
"Kalau kita lihat belanja untuk IKN meningkat dari tahun ke tahun, dari tahun 2022 itu Rp5,5 triliun naik ke Rp27 triliun di 2023 dan tahun ini Rp39,8 triliun," ujar Sri Mulyani dalam kesempatan yang sama.
Secara rinci, Sri Mulyani mengatakan anggaran sebesar Rp2,8 triliun dari pagu Rp36,5 triliun telah digunakan untuk pembangunan infrastruktur, seperti rumah para menteri hingga jalan tol dan bandara VVIP.
"Untuk infrastruktur Rp2,8 triliun pagunya cukup besar Rp36,5 triliun dan ini yang sekarang sedang dilakukan dari mulai gedung di kawasan istana kawasan Kementerian Koordinator dan kementerian lain, gedung Otorita IKN, juga tower dari Rusun ASN," tutur Sri Mulyani.
Kemudian, untuk belanja non infrastruktur, anggaran telah dipakai Rp2 triliun atau 65 persen dari pagu Rp3,1 triliun, digunakan untuk kegiatan perencanaan, koordinasi, promosi, publikasi, sosialisasi, rekomendasi, pemetaan, dukungan pengamanan Polri dan operasional OIKN.