Bansos lain yang cair Oktober ini, yakni diskon listrik kepada pelanggan listrik PLN kelompok rumah tangga 450-900 VA, bisnis, dan industri kecil. Selain itu, juga pembebasan biaya beban atau abonemen serta pembebasan ketentuan rekening minimum 50 persen bagi pelanggan industri, bisnis, dan sosial.
Adapun diskon listrik PLN untuk pelanggan rumah tangga, bisnis kecil, dan industri kecil dengan daya listrik 450 VA mendapat diskon listrik 50 persen dengan maksimal penggunaaan selama 720 jam menyala. Sedangkan bagi kelompok pelanggan listrik daya 900 VA bersubsidi mendapat diskon 25 persen dengan maksimal penggunaan 720 jam menyala.
Bantuan kuota internet diberikan untuk mendukung kegiatan pembelajaran jarak jauh kepada 26,8 juta siswa dan tenaga pengajar dari berbagai jenjang pendidikan. Untuk peserta didik jenjang PAUD akan menerima kuota internet 7 GB setiap bulan, peserta didik jenjang pendidikan SD dan menenhan menerima 10 GB per bulan. Sedangkan pendidik jenjang PAUD, pendidikan dasar dan menengah menerima kuota 12 GB per bulan, sementara dosen dan mahasiswa mendapat 15 GB per bulan.
Bantuan kuota internet dari Kemendikbud Ristek disalurkan pada tanggal 11-15 setiap bulan September hingga November 2021. Kuota internet ini berlaku untuk periode 30 hari.
Bantuan UKT diperuntukkan bagi mahasiswa aktif dengan prioritas semseter 3 hingga 9, mahasiswa yang berasal dari wilayah terpencil, mahasiswa yang orang tua atau penanggung biaya kuliah mengalami kendala finansial karena terdampak pandemi Covid-19, mahasiswa yang tidak sedang dibiayai Program Bidikmisi dan KIP-Kuliah atau bantuan lain yang bersumber dari APBN/APBD/BUMN.
Penerima bantuan UKT akan mendapat bantuan biaya pendidikan yang diberikan pemerintah kepada lembaga sebesar Rp2,4 juta. Namun jika UKT lebih besar dari Rp2,4 juta, maka selisihnya akan menjadi kebijakan perguruan tinggi sesuai dengan kondisi mahasiswa.
BLT Tunai atau Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) masih cair bulan ini. Pasalnya, ada UMKM yang belum mendapatkan BLT UMKM sebesar Rp1,2 juta.
Adapun persyaratan yang harus dimiliki pelaku UMKM untuk menerima bansos ini, yakni WNI, memiliki KTP elektronik, memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya. Selain itu, bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI/Polri, dan pegawai BUMN/BUMD serta tidak sedang menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun investasi dari perbankan.