Dalam hal ini, Presiden memiliki peran kunci sebagai 'aktor utama', sedangkan lembaga negara yang dikhususkan untuk ekonomi kreatif, setara dengan kementerian, berfungsi sebagai kerangka pengelolaan sektor ini.
Tanggung jawab lembaga tersebut mencakup penyusunan peraturan, pengawasan, dan dukungan terhadap industri kreatif, serta penyusunan rencana jangka pendek dan jangka panjang untuk mencapai visi Indonesia Emas pada tahun 2045.
Proses ini melibatkan seluruh rantai produksi, dari tahap produksi hingga penjualan, yang berpotensi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB pada akhirnya.
Gagasan kedua adalah penambahan dana abadi (endowment fund) oleh pemerintah dengan melibatkan partisipasi dan kerja sama badan swasta dan badan usaha milik negara dalam skala besar.
Pihak-pihak yang terlibat diharapkan akan menyokong dan berinvestasi dalam kegiatan-kegiatan inti industri kreatif, seperti pengembangan tempat pertunjukan dan pusat kreatif di lokasi-lokasi utama.