Ada UU HKPD, Sri Mulyani Kenalkan Instrumen Utang Daerah yang Prudent

Michelle Natalia
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (Foto: YouTube Kemenkeu)

Hal ini, lanjut Menkeu, sekaligus menegaskan bahwa pembatasan maksimal defisit APBD dalam sinergi fiskal nasional memang dimaksudkan untuk menghilangkan kekhawatiran melonjaknya pembiayaan utang daerah.

Caranya, jika daerah mau meminjam melebihi periodenya, maka hanya boleh dilakukan apabila mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Bappenas

“Oleh karena itu, meskipun kita meng-introduce instrumen utang daerah, kita tetap akan menjaganya secara sangat hati-hati," tutur Sri Mulyani.

Editor : Jeanny Aipassa
Artikel Terkait
5 hari lalu

Utang Pinjol Warga RI Menggunung hingga Rp106 Triliun, Kredit Macet Naik Jadi 5,36 Persen

15 hari lalu

Kisah Pemuda Drop Out Kuliah Sukses Bangun Startup AI Bernilai Rp181 Triliun

27 hari lalu

Sidang Dokter Tifa, Andi Azwan Dicecar soal Sumber Pendanaan Organisasi

4 bulan lalu

RI Terbitkan Panda Bond Rp18,4 Triliun, Purbaya: untuk Tutup Defisit APBN

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal