JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati silang pendapat dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Isu yang dibahas seputar bantuan sosial (bansos) bagi warga DKI dan dana bagi hasil (DBH).
Hal tersebut bermula saat Anies menyurati Sri Mulyani agar pemerintah pusat segera mencairkan DBH untuk DKI yang totalnya mencapai Rp5,16 triliun. DBH itu akan digunakan untuk membiayai program bansos bagi warga rentan miskin yang terdampak Covid-19.
1. Anies Tagih DBH
Pada 16 April 2020, Anies mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan agar DBH dicairkan. Kondisi APBD DKI yang ditetapkan sebesar Rp87,95 triliun sulit tercapai di tengah pandemi Covid-19.
Anies mengatakan, ada 3,7 juta warga ibu kota yang rentan miskin, sehingga butuh uluran tangan dari pemda. Dana yang dibutuhkan Rp7,5 triliun sesuai yang disampaikan saat rapat dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada 2 April 2020.
2. Sri Mulyani Minta Anies Refocusing APBD
Sehari setelah Anies berkirim surat, Sri Mulyani meminta Pemprov DKI tak berharap dari DBH. Pasalnya, DBH biasanya cair pada kuartal III (Juni-September) karena menunggu audit dari BPK.