Airnav Minta PMN Tunai Rp659,19 Miliar untuk Tingkatkan Layanan Teknologi Navigasi

Suparjo Ramalan
Kemenkeu mencatat PMN tunai yang diajukan Airnav Indonesia Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp659,19 miliar. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat Penyertaan Modal Negara (PMN) tunai yang diajukan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan (LPPNPI) atau Airnav Indonesia Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp659,19 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk peremajaan navigasi pelayanan berupa Air Traffic Management System (ATMS) atau manajemen lalu lintas penerbangan dan ruang udara.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Rionald Silaban menuturkan, Air Traffic Management System memerlukan pemenuhan fitur sesuai dengan standar Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau International Civil Aviation Organization (ICAO). Peremajaan fasilitas tersebut diperlukan agar teknologi navigasi penerbangan di dalam negeri setara dengan negara tetangga, terutama Singapura dan Australia. 

"Untuk PMN tunai, latar belakangnya adalah sehubungan dengan pandemi Covid memang kita ketahui ini berdampak langsung pada penurunan jumlah pendapatan Perum LPPNPI tahun buku 2020-2021, Perum LPPNPI mengalami kerugian, kalau saya nda salah sampai sekitar Rp500 miliar. Nah, pada saat bersamaan terdapat fasilitasi pelayanan navigasi pelayanan berupa Air Traffic Management System yang memerlukan pemenuhan fitur sesuai dengan standar dari ICAO,” ujar Rionald dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR, Senin (18/9/2023).

Rional mencatat, peralatan manajemen lalu lintas penerbangan dan ruang udara telah memasuki batas maksimum usia teknis, sehingga perlu diperbaiki. Dia merinci proses peremajaan ATMS di Jakarta terakhir kali diinstal pada 2011 silam. Hal serupa juga terjadi di beberapa bandara di wilayah lainnya. Misalnya, Balikpapan pada 2012, Medan 2012, dan Pontianak di tahun yang sama. 

Perbaikan manajemen lalu lintas penerbangan dan ruang udara juga mendukung proses pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Selain itu, pembaruan sistem navigasi penerbangan udara ini menunjukan kesiapan pemerintah dalam pengambilalihan pengelolaan ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna dari Singapura, terkait program realignment fir Jakarta-Singapura. 

“ATMS terakhir ini diinstalasi tahun 2011, kemudian di Balikpapan tahun 2012, di Medan juga 2012, dan Pontianak 2012. kita juga ingin melakukan perbaikan dari ATMS ini juga dalam rangka dukungan atas pemindahan Ibu Kota Nusantara, selain itu, ini juga merupakan wujud untuk menunjukan kesiapan kita di dalam pengambilalihan pengelolaan ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna,” ucapnya. 

Editor : Aditya Pratama
Artikel Terkait
Nasional
18 jam lalu

Basuki soal Putusan MK Batalkan HGU IKN 190 Tahun: Bukan Cabut Hak, cuma Revisi Mekanismenya

Nasional
22 jam lalu

Komisi II DPR Usul ke Basuki, IKN Disebut Ibu Kota Politik dan Pemerintahan

Nasional
1 hari lalu

MK Batalkan HGU IKN 190 Tahun, Kepala Otorita: Ahamdulillah Investor Belum Komplain

Nasional
3 hari lalu

Prabowo Terbitkan PP Pelaporan Keuangan, Perkuat Transparansi dan Integrasi Sistem Lintas Sektor

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal