Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga mengungkap alasan mengapa pihaknya bersama pemerintah sampai harus menggelar rapat ini di hari Sabtu atau di luar jam kerja atau rapat sebagaimana biasa dilakukan di kompleks Parlemen.
"Iyaa butuh segera diselesaikan," ujarnya.Sayangnya, hingga saat ini, Amin tak menyebut secara lengkap ihwal urgensi yang membuat RUU BUMN ini harus segera diselesaikan.
Berdasarkan agenda yang diterima MNC Portal Indonesia, rapat Komisi VI tersebut digelar sekira pukul 15.00 WIB. Dimana, sejumlah perwakilan pemerintah yang turut diundang diantaranya; Menteri BUMN RI, Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, dan Menteri Sekretaris Negara RI.
Sebagai informasi, Erick Thohir beberapa waktu lalu sudah menyodorkan daftar inventarisasi masalah (DIM) perusahaan pelat merah kepada Komisi VI DPR saat rapat kerja (raker), Kamis (23/1/2025).
DIM yang diberikan merupakan topik utama dalam penyusunan RUU. Dalam kesempatan itu, dia memastikan bahwa draft DIM yang diberikan sudah didasarkan atas pandangan Presiden Prabowo Subianto.
“Dalam kesempatan ini agenda penyampaian pandangan Presiden dan penyerahan daftar inventisasi masalah atau DIM Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara atau RUU BUMN,” ucap Erick.
Dia menjelaskan, naskah akademik RUU BUMN telah ditinjau oleh Presiden. Sebagai tindak lanjut, Kepala Negara menugaskan kepada Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dan Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi untuk mewakili pemerintah membahas RUU tersebut.