Sementara di sektor energi dan transportasi penurunan karbonnya hanya 446 juta ton untuk 41 persen penurunan karbon. Namun anggaran yang harus dialokasikan sebesar Rp3.307,2 triliun.
"Bandingkan Rp77 triliun untuk sektor kehutanan versus Rp3.300 triliun untuk sektor energi dan transportasi. Strategi kita dari pendanaan bisa membangun dari negara maju dan konsekuensi biaya berbeda-beda," ungkap Sri Mulyani.
Dia mengungkapkan, mahalnya ongkos mitigasi perubahan iklim ini merupakan komitmen global, sehingga seharusnya negara maju juga turut andil dalam berupaya mengurangi emisi gas karbon di dunia.
"Yang membuat polusi duluan negara maju. Negara maju sudah menebang dahulu, sudah buat revolusi industri semenjak tahun 1800. Polusi udara itu kebanyakan dari Anda (Negara maju) juga, kita baru jalan sedikit-sedikit sekarang sudah climate change. Ini yang disebut keadilan jadi penting," ujar Sri Mulyani.
Selain itu, lanjutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah instrumen penting dalam mengantisipasi perubahan iklim di dalam negeri. Sektor energi, sambung Sri, merupakan sektor yang implikasinya paling besar terhadap APBN dalam mendukung ekonomi hijau di dalam negeri.
"Dukungan fiskal untuk mendukung ekonomi hijau didominasi sektor energi, bisa menghabiskan subsidi dan kompensasi di atas Rp500 triliun untuk satu anggaran ini (2023), gara-gara harga energi luar biasa. Rp500 triliun itu uang beneran," tutur Sri Mulyani.