Dia menjelaskan, dari beberapa program ekonomi yang diusung Ganjar-Mahfud, salah satu yang langsung dirasakan manfaatnya atau dampaknya oleh masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu program 17 juta lapangan kerja dalam lima tahun.
Jika di-break down, implementasi dari program ini akan melibatkan pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga, sektor swasta, hingga pemerintah daerah sampai ke lingkup desa untuk menciptakan mesin industri baru.
Industri digarap pada sektor agro dan kelautan, mineral dan hasil tambang, serta digitalisasi dan transisi energi. Itu sebabnya, Ganjar-Mahfud mendorong hilirisasi pertanian dan kelautan yang belum tergarap optimal, padahal petani dan nelayan ada di seluruh wilayah NKRI.
"Ini memang bukan perkara gampang, tapi bisa didukung pemerintah melalui pola anggaran di APBN. Kalau sekarang ini KPA (key performance area) APBN pada penyerapan atau sisi belanja, Ganjar-Mahfud mendorong KPA APBN lebih ke bagaimana dampak output-nya kepada masyarakat," katanya.
Dengan demikian, lanjutnya, yang dikejar Kementerian/Lembaga (K/L) bukan lagi bagaimana anggaran habis karena sudah dianggarkan, tetapi output yang dirasakan masyarakat itu seperti apa.
"Jadi Kementerian/Lembaga akan fokus pada program-program produktif ke masyarakat, bukan bikin program yang hanya sekadar menghabiskan anggaran tapi tak ada hasil, seperti program food estate dari Kementerian Pertahanan yang mencuat, itu enggak berhasil pun enggak dipersoalkan, karena KPA-nya yang penting anggaran terserap," ucapnya.
Dengan situasi perekonomian global yang tak menentu, antisipasi yang harus dilakukan pemerintah adalah ekonomi domestik diperkuat. Caranya, kebijakan mengenai ketenagakerjaan dan kemampuan daya beli masyarakat harus terjaga.