Adapun untuk mempercepat pengembangan EBT, Arifin mengatakan bahwa diperlukan regulasi yang komprehensif untuk menciptakan iklim pengembangan EBT yang berkelanjutan.
"Untuk itu saat ini sedang disiapkan Rancangan Perpres tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, dan Rancangan Undang Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan," ujar Arifin.
Di samping itu, METI juga diharapkan menjadi pendorong utama pengembangan investasi dan alih teknologi energi terbarukan di Indonesia, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang EBT. METI juga diharapkan dapat memanfaatkan kerjasama multilateral dan bilateral untuk mengatasi kesenjangan dalam pengembangan energi terbarukan.
Ketua Umum METI 2022 - 2025 Wiluyo Kusdwiharto mengatakan Indonesia telah memberikan komitmen untuk berkontribusi terhadap penurunan emisi global melalui adopsi Paris Agreement dalam Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim).
“Dengan mengacu hal tersebut, METI perlu menyusun program-program yang dapat membantu percepatan pencapaian target-target pemerintah. METI juga perlu memberikan masukan, mulai dari proses penyusunan peta jalan, penyusunan regulasi terkait, hingga pada tahap implementasinya,” ujar Wiluyo.