JAKARTA, iNews.id - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong terbitnya regulasi yang mengatur platform atau aplikasi film berbayar. Hal ini untuk mengantisipasi dampak tayangan film, khususnya dari luar negeri yang tak sesuai dengan aturan sensor Indonesia.
Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Meutya Hafid menyebut, peraturan undang-undang (UU) yang membatasi tayangan produk luar negeri seperti Netflix memang belum tersedia. Untuk itu, Komisi I DPR bersama pemerintah, Lembaga Sensor Film (LSF) dan stakeholder terkait akan menghadirkan produk hukum yang lebih spesifik mengatur penggunaan media berbayar.
“Mengingat belum adanya regulasi yang spesifik mengatur terkait media berbayar, maka Komisi I DPR perlu bekerja sama pihak-pihak tersebut. Mungkin dengan melakukan perubahan terhadap UU Penyiaran, UU Konvergensi, bila perlu perubahan terhadap UU Perfilman, atau membuat PP turunan dari UU ITE,” kata Meutya di Jakarta, Jumat (3/7/2020).
Dia juga mengamati, banyak penyedia layanan jaringan komunikasi dalam negeri yang memberikan kemudahan kepada masyarakat, untuk mengakses media berbayar, seperti Netflix. Dengan begitu, dia mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk memperketat aturan bagi provider yang memberikan akses layanan.
“Kalau perlu kita dorong Kemenkominfo untuk memperketat aturan kepada provider tersebut, sebab juga terdapat konten di media berbayar yang bisa mengancam kedaulatan NKRI. Kita bukan antiasing produk luar, tapi setidaknya konten lokal bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” kata dia.