- Penyediaan dan pengelolaan layanan angkutan umum massal KIPP 1A Rp500.000.000.000
- Kebijakan bidang sarana dan prasarana, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan: Rp16.602.965.000.
Dia menjelaskan, Otorita IKN harus siap menjaga kualitas dan kesinambungan antara fasilitas dan keberlanjutan sesuai dengan rencana pembangunan IKN, sebagai smart and sustainable forest city.
"Beberapa fasilitas dan infrastruktur ada yang akan diserahterimakan pada tahun depan, kalau itu diserahterimakan maka harus ada biaya untuk operasi dan pemeliharaan," ujar Bambang, di Gedung DPR, Senin (18/9/2023) malam.
Secara rinci, Bambang menargetkan beberapa kegiatan akan dilelang pada akhir tahun 2023. Sehingga pada tahun 2024 atau mulai pemindahan tahap awal fasiltas-fasilitas tersebut sudah dapat digunakan.
"Terbuka itu listnya, karena itu bagian dari kita untuk melakukan operasi dan pemeliharaan dan juga operasi basic infrastruktur dan basic pelayanan," tutur Bambang.