JAKARTA, iNews.id - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan proyek gasifikasi batu bara menjadi metanol berjalan. Hal ini disampaikan saat melakukan kunjungan ke lokasi proyek gasifikasi batu bara di Kutai Timur, Kalimantan Timur.
Bahlil menjelaskan, peninjauan langsung ke lokasi proyek untuk memastikan perusahaan telah melakukan hilirisasi sebagai syarat perpanjangan kontrak PT Kaltim Prima Coal (KPC). Selain itu, peninjauan juga dilakukan ke area tambang untuk memastikan keseimbangan lingkungan serta bagaimana jalannya investasi.
“Hilirisasi harus segera dijalankan karena ini perintah langsung Bapak Presiden. Setiap PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara) yang akan diperpanjang harus memberikan sebagian alokasi untuk pembangunan Indonesia,” ujar Bahlil dalam keterangan tertulis, Kamis (20/1/2022).
Bahlil menambahkan, Indonesia secara bertahap menghentikan ekspor bahan mentah, seiring dengan upaya peningkatan nilai tambah sumber daya di dalam negeri. Sudah saatnya pemerintah untuk disiplin, agar Indonesia bisa menjadi pihak yang melakukan impor hasil hilirisasi.
“Kita harus memastikan kebutuhan domestik terlebih dahulu. Jika batu bara yang dulu kita impor bahan baku padahal listrik domestik belum cukup, maka sekarang sudah saatnya peduli terhadap kebutuhan lokal,” kata dia.
KPC sebagai pemilik wilayah pertambangan batu bara di Kecamatan Bengalon, Kutai Timur, Kalimantan Timur akan menjadi pemasok batu bara bagi fasilitas gasifikasi tersebut. Selanjutnya, pengolahan batu bara menjadi metanol akan dilakukan oleh PT Air Products East Kalimantan (PT APEK), yang merupakan joint venture antara Air Products dengan PT Bakrie Capital Indonesia Group dan PT Ithaca Resources.
PT APEK bergerak dalam bidang usaha industri gasifikasi batu bara menjadi metanol, memiliki rencana investasi sebesar Rp33 triliun dan target kapasitas produksi sebesar 1,8 juta ton metanol per tahun. Proyek ini ditargetkan beroperasi komersial pada kuartal IV-2024.