BBM jenis premium dihapus mulai Januari tahun depan. (Foto: Istimewa)
Giri Hartomo

JAKARTA, iNews.id - Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium akan dihapus pada 1 Januari 2021 mendatang. Kabar tersebut pertama kali diembuskan oleh pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dalam acara diskusi virtual bersama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) belum lama ini. 

Unit Manager Communication Relation & CSR Pertamina Pemasaran Regional Jawa Bagian Barat Eko Kristiawan mengatakan, Pertamina masih akan menjual BBM jenis premium termasuk di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Termasuk juga wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banteng. 

"BBM jenis Premium adalah penugasan dari pemerintah, jadi Pertamina tentu saja masih menyediakan  dan menjual di SPBU-SPBU," ujarnya saat dihubungi MNC Portal, Sabtu (14/11/2020). 

Namun, lanjut Eko, saat ini konsumsi BBM jenis premium di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten dibandingkan jenis lainnya adalah di bawah 20 persen. Meskipun sudah rendah, pihaknya terus mengajak masyarakat untuk menggunakan BBM yang ramah lingkungan. 

"Untuk wilayah Marketing Operation Region III, konsumsi BBM jenis Premium dibanding BBM jenis lainnya dibawah 20 persen. Sementara kami juga mengajak masyarakat sebagai konsumen untuk menggunakan BBM yang berkualitas dan ramah lingkungan dalam hal ini untuk jenis mesin bensin ada Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo," katanya. 

Sebelumnya, Kementerian LHK menyebut, Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium akan segera dihapuskan. Rencananya, penghapusan ini dimulai pada 1 Januari 2021 mendatang. 

Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian LHK MR Karliansyah mengatakan, penghapusan BBM jenis premium akan dilakukan mulai dari Pulau Jawa, Madura dan Bali (Jamali). Setelah itu, akan diikuti oleh kota-kota lainnya hingga ke seluruh Indonesia.

“Senin malam yang lalu saya bertemu dengan Direktur Operasi Pertamina, beliau menyampaikan per 1 Januari 2021, Premium di Jamali khususnya itu akan dihilangkan. Kemudian menyusul kota-kota lainnya di Indonesia," ujarnya dalam diskusi virtual YLKI.

Menurut Karliansyah, hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengendalikan pencemaran lingkungan akibat kendaraan bermotor. Bahkan, pemerintah juga sudah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, Kategori N, dan Kategori O.

“Sejak ditetapkan Permen LHK, baru 10 tahun kemudian seluruh Indonesia bisa bebas bensin,” ucapnya.


Editor : Ranto Rajagukguk

BERITA TERKAIT