Said menjelaskan, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2020 bahwa Kementerian Pertanian (Kementan) belum memiliki basis data lahan untuk mendukung kebutuhan dan alokasi pupuk bersubsidi, serta pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat kecamatan.
Terdapat pula temuan perhitungan harga pokok penjualan (HPP) belum sesuai dengan ketentuan yang dapat mempengaruhi kewajaran tagihan subsidi.
Selain itu, rata rata usulan rencana definitif kelompok tani (URDKT) terhadap penerima subsidi pupuk jauh lebih besar kuotanya ketimbang kuota pupuk yang diberikan Kementan. Hal ini terjadi lantaran berbagai hal, seperti duplikasi identitas, penyuluh tidak sepenuhnya memahami petunjuk teknis kementan, perbedaan pandangan terhadap penentuan lahan untuk petani penerima subsidi pupuk.
“DPR mendorong sejumlah agenda reformasi untuk program subsidi pupuk dilaksanakan dengan baik oleh Kementan. Sebab, dengan subsidi pupuk yang lebih tepat sasaran, output atau luas lahan penerima subsidi pupuk akan semakin banyak,” tuturnya.
“Kita butuh peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, gula, dan produk pangan lokal lainnya. Sebab berbagai komoditas tersebut selama ini ditopang dari suplai impor,” katanya.