Mantan Menteri BUMN Laksamana Sukardi menilai, lokasi smelter Freeport seharusnya dibangun di dekat lokasi tambang, yakni di Papua. Pem bangunan smelter di Papua dinilai lebih efisien.
“Kalau dekat dengan lokasi tambang, biaya akan lebih murah karena tidak perlu mengeluarkan biaya angkut. Biaya tentu akan lebih murah dibandingkan dibangun di Gresik,” ujar dia.
Investasi Smelter PTFI Tony Wenas mengatakan, pembangunan smelter Freeport diperkirakan membutuhkan investasi sebesar USD2,6 miliar. Adapun investasi tersebut digelontorkan untuk membiayai pembangunan smelter hingga 5 tahun ke depan termasuk membangun fasilitas penunjang seperti pembangkit listrik.
“Kita siapkan USD2,6 miliar. Itu sudah termasuk untuk sistem kelistrikan dan seluruh kebutuhan proyek,” kata dia.
Dia mengatakan, kapasitas fasilitas pemurnian bijih mineral tersebut mencapai 2 juta ton per tahun dengan kapasitas output 460.000 ton katoda tembaga. Sejauh ini, lokasi smelter di Gresik, Jawa Timur sesuai rencana yang diajukan kepada Kementerian ESDM.
Berdasarkan laporan keuangan Freeport McMoran Inc yang terbit belum lama ini menyebutkan investasi pembangunan smelter Freeport men - capai USD3 miliar. Adapun biaya tersebut akan ditanggung oleh para pemegang saham.
Jika dihitung Inalum selaku pemegang saham mayoritas berinvestasi sebesar USD1,53 miliar. PTFI saat ini tengah memprakarsai rekayasa dan desain front-end untuk mengejar pembiayaan, komersial, dan pengaturan mitra potensial untuk proyek tersebut.
Smelter baru akan ditanggung oleh pemegang saham Freeport Indonesia sesuai persentase kepemilikan saham jangka panjang masing-masing.
Pengamat Energi dari Universitas Gadjah Mada Yogya karta (UGM) Fahmy Radhi menilai, kewajiban pembangunan smelter merupakan kewajiban Freeport Indonesia sebelum divestasi 51 persen saham. Sebab itu, seharusnya kewajiban tidak di bebankan kepada Inalum, apalagi dalam tiga tahun ke depan tidak memperoleh dividen karena produksi turun akibat masa transisi tambang terbuka ke bawah tanah.
“Kalau sekarang baru di bangun dengan membebankan setengah biaya kepada Inalum itu tidak fair,” tandas dia. (Nanang Wijayanto)