JAKARTA, iNews.id - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono buka suara soal pagu anggaran indikatif Kementeriannya yang dipangkas hingga Rp75,63 triliun di 2025 mendatang. Angka ini turun drastis jika dibandingkan pagu anggaran Kementerian PUPR tahun 2024 sebesar Rp146,98 triliun.
Menurut Basuki, penurunan pagu anggaran tersebut adalah hal yang biasa dalam transisi pemerintahan. Basuki mengingat pagu anggaran Kementerian PUPR pada tahun 2015 lalu atau tahun pertama Presiden Jokowi menjabat juga hanya Rp75 triliun.
Basuki menjelaskan penurunan pagu anggaran kementerian pada masa transisi pemerintahan itu memang sengaja dilakukan untuk memberikan ruang fiskal yang lebih luas untuk Presiden dan Wakil Presiden terpilih mulai menjalankan program prioritasnya.
"Itu kan seperti persis pada saat Pak Jokowi masuk ke pemerintahan. Itu tahun 2014, saya kan buka file-nya, itu ya Rp75 triliun. Jadi itu yang memberi ruang fiskal kepada Presiden terpilih untuk mengalokasikan," ucap Basuki saat ditemui di Kantornya, Selasa (20/8/2024).
Meski begitu, ia mengatakan anggaran Rp75,63 triliun tahun 2025 tersebut masih berupa pagu indikatif. Alhasil, masih ada kemungkinan anggaran tersebut bisa ditambah, tergantung arah program presiden terpilih Prabowo-Gibran.