Ketiga, kemampuan ekonomi. Pertamina memerlukan kemampuan ekonomi untuk memulai pengembangan produk. Oleh karena itu, regulasi diperlukan untuk menciptakan permintaan (demand).
“Contoh di Indonesia, penggunaan B35 atau biodiesel menjadi suatu keharusan sesuai regulasi, sehingga permintaannya meningkat secara bertahap. Ketika permintaan ada, investasi akan mengalir. Hal ini penting untuk biofuel, SAF, hidrogen, amonia, dan sumber energi lainnya,” katanya.
Keempat, kesiapan masyarakat, baik sebagai produsen maupun konsumen, dengan meningkatkan kesadaran dan pendidikan. Keempat faktor tersebut harus tingkatkan bersama-sama.
“Saya percaya bahwa transisi ke bahan bakar rendah karbon memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah, swasta, publik, pemodal, dan investor,” tuturnya.
Pada sesi yang sama, Sekretaris Kementerian BUMN, Rabin Indrajad Hattari menjelaskan, dalam hal pengembangan bahan bakar di masa depan harus mempertimbangan kemandirian energi. Beberapa potensi yang dipertimbangan antara lain, Geothermal, Hydro, Surya, Biodiesel, Bioetanol, termasuk LNG yang sedang digarap oleh Pertamina.
“Indonesia adalah wilayah yang kaya sumber daya alam. Biofuel dan energi dari limbah adalah beberapa area yang kami kerjakan bersama dengan beberapa kementerian terkait, terutama Kementerian Energi, untuk lebih memperkuat, tidak hanya BUMN kami, tetapi juga sektor swasta,” kata Rabin.