""Jika ini terus digoreng tanpa satu kepastian yang jelas, industri-industri besar yang sifatnya padat karya di Batam bisa dengan mudah angkat kaki dari sana," ujar dia.
Senada, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menyatakan, rencana mengalihkan wewenang BP Batam ke Pemkot Batam bisa memperburuk iklim investasi. Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi Batam bisa terkontraksi.
"Keputusan ini tidak sejalan dengan cita-cita Batam ke depan sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional," ucapnya.
Dewan Pakar Habibie Center, Umar Juoro menambahkan, soal dualisme yang penting bukan hanya peleburan, melainkan siapa yang mengelola izin investasi.
"Bagi investor tidak masalah Batam itu dikelola pusat atau daerah. Pemkot atau BP Batam. Bagi investor yang penting adalah pengelola harus profesional," kata Umar.