JAKARTA, iNews.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambut positif keterlibatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengawal Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan kepada perusahaan pelat merah. Menurutnya, keikutsertaan BPK mampu membantu menjaga transparan, akuntabel, dan efektivitas PMN.
Erick mengatakan, pada prinsipnya, Kementerian BUMN adalah memastikan transformasi perseroan agar berjalan efisien, terbuka, berlandaskan good corporate governance (GCG), dan bisa berinovasi sesuai bisnis model masing-masing BUMN.
"Peran BPK sangat penting dan strategis untuk mendorong hal tersebut," ujar Erick di Gedung BPK, Jakarta, Jumat (19/8/2022).
Dia mencatat, kapasitas BUMN yang bertanggung jawab terhadap sepertiga perekonomian nasional dituntut menjaga amanah dalam mengelola uang negara agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan negara.
Di era keterbukaan ini, lanjut Erick, kadang persepsi publik lebih menonjol ketimbang fakta. Sering kali PMN dikonotasikan sesuatu yang negatif. Begitu pula utang BUMN seringkali dipersepsikan buruk.
“Padahal faktanya, sejak 2012 hingga 2022, total kontribusi yang diberikan BUMN, baik itu dari pajak, PNBP, dan dividen kepada negara tiga kali lipat lebih besar ketimbang utang. Itu menandakan saat ini BUMN sehat," kata dia.