Tidak hanya itu, BRI juga merilis kebijakan terkait Hak Asasi Manusia, yang dirancang untuk memastikan bahwa BRI menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia. BRI melakukan proses uji tuntas HAM melalui metode self-assessment yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui aplikasi PRISMA.
Berdasarkan proses uji tuntas tersebut, BRI mendapatkan kategorisasi Hijau, yang menandakan kepatuhannya terhadap Standar Indikator Penilaian Risiko Bisnis dan Hak Asasi Manusia dan menegaskan komitmennya yang kuat terhadap pemenuhan hak asasi manusia.
Sejak 2023, BRI juga telah bergabung ke dalam United Nations Global Compact (UNGC) yang menunjukkan komitmen BRI dalam penerapan 10 prinsip berkaitan dengan tata kelola, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, lingkungan, dan anti-korupsi, serta dukungan atas pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).
Lebih lanjut, Solichin menekankan bahwa implementasi DEI bukan hanya berdampak pada internal perusahaan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya BRI dalam mendorong perekonomian yang lebih inklusif.
"BRI terus mengedepankan prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek bisnisnya. Implementasi DEI tidak hanya diterapkan di lingkungan internal perusahaan, tetapi juga menjadi bagian dari berbagai inisiatif pemberdayaan masyarakat, termasuk dalam memperluas akses layanan keuangan bagi pelaku UMKM," katanya.